Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, berencana untuk mengaktifkan kembali puluhan Sekolah Dasar (SD) yang sebelumnya dialihkan menjadi Sekolah Unggul oleh mantan Bupati Benny Laos.
Langkah ini merupakan realisasi dari janji kampanye Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane untuk mengembalikan fungsi sekolah-sekolah di masing-masing desa.
Pengalihan sekolah sebelumnya dinilai berdampak negatif, seperti menurunnya semangat belajar siswa akibat jarak tempuh yang jauh, minimnya fasilitas pendidikan, dan kekurangan sumber daya guru.
Bupati dan Wakil Bupati Morotai, Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane, memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini.
Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Rajak Lotar, menjelaskan bahwa beberapa sekolah yang akan diaktifkan kembali antara lain SD di Desa Pilowo, Aha, dan Falila (Morotai Selatan), serta SD di Desa Tiley, Tiley Pantai, dan Usbar (Morotai Selatan Barat). Sementara itu, bangunan Sekolah Unggul di Desa Tiley akan dihibahkan kepada Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai untuk perkuliahan Fakultas Perikanan.
“Kalau Morotai Selatan ada tiga sekolah yaitu sekolah SD di Desa Pilowo, Aha, dan sekolah di desa Falila kemudian Morotai Selatan Barat sekolah SD di Desa Tiley, Tiley Pantai, dan sekolah Desa Usbar yang sementara kita lagi persiapkan,” ungkap Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Rajak Lotar, Kamis (10/4/2025).
Di wilayah Morotai Timur, sekolah yang akan diaktifkan adalah SD Sangowo dan SD Sambiki. Di Morotai Utara, SD Leo-leo akan kembali diaktifkan, sementara di Morotai Jaya, SD Aru Pangeo dan SMP Pangeo juga akan diaktifkan. SMP Unggul di Desa Cendana akan dikembalikan menjadi SMP di Desa Pangeo.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di bidang pendidikan, yang sebelumnya menurun akibat pengalihan sekolah.
“Jadi sekarang kami punya indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan meningkatkan, dulu dipisahkan sekolah sekolah tersebut indeks pembangunan manusia bidang pendidikan hanya 0.1 persen. Jadi sekarang sudah 1 persen,” terangnya.
Rajak Lotar mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di beberapa desa sangat memprihatinkan. Di Desa Pilowo, misalnya, hampir 20% anak-anak tidak bersekolah lagi.
Hal ini disebabkan oleh jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Kepala sekolah terpaksa menggunakan dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan para siswa, karena banyak yang tidak terfasilitasi.
“Biasanya anak-anak pergi ke sekolah dengan uang jajan mereka mulai Rp5.000 hingga Rp1.0000 bahkan bisa pulang makan di rumah sebelum sekolah sekolah dipisahkan, tapi sekarang di sekolah Unggul mereka makan sekali sampai waktu pulang,” bebernya.
Rencananya, proses pengaktifan kembali sekolah-sekolah ini akan dimulai setelah ujian semester selesai.(ul)
