Beritadetik.id – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku Utara, Erwin Sutanto, merespon cepat tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bergerak terkait sengketa tanah antara warga pemilik lahan dengan pihak TNI AU Lanud Leo Wattimena Pulau Morotai.
Erwin, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengagendakan rapat bersama Pemerintah Daerah untuk mencari jalan keluar. Namun, pertemuan tersebut terpaksa tertunda.
“Terkait tanah sengketa itu, tadi kami merencanakan untuk rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai. Namun, karena Pak Sekda sedang berada di luar daerah, kami belum bisa membahasnya secara lebih detail,” ungkap Erwin kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Pihak DPRD memastikan akan segera menjadwalkan ulang pertemuan dengan Sekda. Erwin menegaskan, sengketa ini harus menjadi prioritas karena berdampak langsung pada regulasi wilayah Morotai.
”Pastinya ada beberapa poin penting yang membuat kita harus secepat mungkin membereskan kasus sengketa lahan ini. Selama masalah ini belum selesai, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kita akan terus bermasalah,” bebernya.
Ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data yang cukup signifikan antara usulan daerah dengan klaim dari Kemenhan RI tetap mempertahankan lahan yang dikuasai seluas 1.125 hektar dan enggan menarik batas koordinat tersebut. Menurutnya usulan Perda RTRW Morotai hanya mengakomodasi luas sekitar 400-an hektar.
Guna mencari benang merah, Erwin mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Utara. Berdasarkan hasil diskusi, jalur hukum dinilai kurang efektif dan berisiko tinggi.
“Solusi dari Kakanwil tadi menyarankan alangkah baiknya kita menempuh jalur diplomasi. Kalau lewat jalur hukum, pertanyaan pertamanya adalah dari mana anggarannya? Selain itu, apakah Komite Masyarakat Lingkar Bandara (KMLB) bisa terus solid?” tuturnya.
Erwin mengingatkan agar masyarakat dan pihak terkait tidak terjebak dalam skenario masa lalu yang merugikan. Ia mencontohkan sebuah kasus lama di mana salah satu oknum dibawa ke Jakarta, yang pada akhirnya justru membuat substansi masalah menjadi kabur akibat adanya tarik-menarik kepentingan.
Sebagai langkah taktis, Erwin menangkap sinyal positif dari Kakanwil BPN untuk membawa persoalan ini ke tingkat provinsi dengan melibatkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
“Menurut Pak Kakanwil, lebih baik kita lewat jalur diplomasi dan sowan ke Ibu Gubernur. Gubernur Maluku Utara sekarang adalah Ibu Sherly. Seperti yang dinotis oleh Kakanwil, beliau memiliki daya tarik kepemimpinan yang membuat para pejabat tinggi di pusat sangat terbuka untuk bertemu dan berkomunikasi dengan beliau,” tambah Erwin.
Erwin optimis bahwa pendekatan persuasif dari seorang pemimpin perempuan seperti Sherly Tjoanda akan membuka ruang negosiasi yang lebih lunak dengan kementerian terkait.
Terlebih lagi, saat ini tengah bergulir rencana besar pembangunan Markas Kodam (Makodam) di Sofifi. Momentum geopolitik dan pembangunan militer di ibu kota provinsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan posisi tawar (bargaining position) yang kuat oleh Ibu Gubernur untuk menyelesaikan sengketa lahan TNI AU di Morotai secara damai dan berkeadilan bagi masyarakat. (*)
