Beritadetik.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik (UNIPAS) Pulau Morotai menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD setempat pada Rabu (17/6/2026). Aksi tersebut menyuarakan tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional.
Namun, situasi sempat memanas di lapangan. Ketegangan berupa aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak keamanan tidak terhindarkan lantaran massa mencoba menerobos masuk ke gedung DPRD. Sebagai bentuk protes, massa aksi juga meluapkan ekspresi mereka dengan membakar ban bekas tepat di depan pintu masuk gedung wakil rakyat tersebut.
Koordinator aksi, Rifaldi Madjid, menyatakan bahwa unjuk rasa hari ini difokuskan untuk mendorong isu nasional tersebut karena dampaknya yang dinilai sangat memukul perekonomian masyarakat kecil.
”Kenaikan harga BBM ini membawa dampak bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Mulai dari petani, nelayan, kaum miskin kota, hingga masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah,” ungkap Rifaldi di sela-sela unjuk rasa.
Menurut Rifaldi, pemerintah pusat mestinya mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Namun di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Pulau Morotai tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil sikap.
“Ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, maka pemerintah daerah dan DPRD harusnya proaktif mencari jalan keluar untuk meredam dampaknya di tingkat lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, BEM Unipas memberikan saran sekaligus menuntut pemerintah daerah untuk segera menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan (SPBUN) Nelayan di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai.
Selama ini, fasilitas pengisian BBM jenis Pertalite hanya terpusat di Kecamatan Morotai Selatan. Sementara itu, wilayah lain seperti Morotai Jaya, Morotai Selatan Barat, hingga Pulau Rao belum memiliki fasilitas serupa. Hal ini menyulitkan akses masyarakat, terutama para nelayan, untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Makanya tuntutan kami adalah hadirkan SPBU dan juga SPBUN untuk nelayan di enam kecamatan demi meringankan akses mereka. Selain itu, kami juga menuntut pemerintah daerah untuk menambah kuota BBM subsidi, baik untuk nelayan maupun untuk kendaraan umum di sini,” pungkas Rifaldi. (*)
