Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan intensif mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Rapat yang bertujuan untuk menyamakan persepsi ini berlangsung di Aula Gedung DPRD Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, pada Kamis (20/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD.
Usai rapat, Ketua DPRD Morotai, Muhamad Rizki, mengungkapkan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 telah mencapai titik penyamaan pandangan. Ia menjelaskan bahwa KUA-PPAS pada dasarnya telah memuat pagu anggaran dan arah program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) tinggal kami dengan OPD,” ujar Rizki.
Tahapan selanjutnya, setelah KUA-PPAS disetujui, adalah pembahasan lebih detail terkait RKA bersama OPD, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan alokasi APBD Morotai.
Lebih lanjut, Rizki menegaskan bahwa fokus utama yang didorong oleh pihak DPRD adalah penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini didasarkan pada capaian PAD Morotai yang dinilai belum maksimal, di mana per tanggal 12 Desember tercatat baru mencapai sekitar Rp 15 miliar.
“Jadi kami lebih menekankan untuk OPD penghasil PAD agar di Optimalisasi lagi,” tegasnya.
Pihaknya menyoroti beberapa sektor PAD yang dianggap belum optimal dan perlu didorong pengelolaannya. Sektor-sektor tersebut meliputi retribusi parkiran, Galian C, dan penerimaan dari kawasan Water Front City, serta pos-pos PAD lainnya.
Rizki menyebut, isu optimalisasi ini akan dibahas kembali secara mendalam antara Komisi-Komisi di DPRD dengan OPD terkait.
Sementara itu, terkait perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH), Rizki menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lanjutan hingga hari ini. Meskipun demikian, ia berjanji akan terus berupaya maksimal.
“Kami tetap upayakan untuk segera mungkin sebelum akhir tahun ini,” pungkas Ketua DPRD, menandakan bahwa DPRD akan terus memonitor perkembangan anggaran dan pendapatan daerah menjelang penetapan APBD 2026.(*)
