Beritadetik.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai yang tergabung dalam organisasi Samurai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (28/05/2025).
Mereka mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyelesaikan masalah pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi yang tak kunjung usai.
Koordinator massa aksi, Wahid Lohor, mengungkapkan kekecewaannya terkait masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) ini, mereka sudah menyuarakan dari tahun 2017. Tetapi hingga kini belum ada penyelesaian dari Pemda dan penegak hukum.
Menurut hasil investigasi lapangan yang dilakukan mahasiswa, ditemukan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Terdapat pengurangan jumlah kuota dari pangkalan ke pengecer di masing-masing desa, yang berujung pada kelangkaan BBM.
“Beberapa bulan terakhir ketika belum ada pergantian sub agen yang baru, ada kejanggalan ketidaksesuaian antara SK Bupati tentang penunjukan sub agen minyak tanah,” jelas Wahid.
Dia mencontohkan, di 14 desa di Kecamatan Morotai Jaya, kuota BBM per bulan seharusnya 21.520 ton, namun yang disalurkan hanya 10 ton 600 liter.
“Bayangkan terdapat 12 ton 600 liter yang hilang,” sesalnya.
Lebih miris lagi, di Kecamatan Morotai Selatan, sub agen lama diduga melakukan penipuan terhadap pengecer.
“Sub agen meminta uang kepada pengecer puluhan juta rupiah, dan pengecer telah menyerahkan uang tersebut serta dijanjikan akan menyalurkan BBM, sayangnya BBM yang dijanjikan itu hingga kini tidak disalurkan,” bebernya.
Wahid mendesak Pemda dan penegak hukum untuk segera menuntaskan persoalan ini.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindakop-UKM) Pulau Morotai, Jufri Kube, mengaku telah menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Sepintas saya pelajari terkait dengan kekurangan kuota yang tadi adik-adik bilang itu saya sudah pelajari. Jadi beberapa malam lalu saya sudah undang delapan belas pangkalan itu di kantor dan saya yang pimpin rapat, di situ kita buat MoU tidak ada satupun yang coba-coba jual minyak di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi), berani jual di atas harga HET saya coret,” tutur Jufri dalam sesi audiensi yang didampingi Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Iwan Muraji.
Jufri menjelaskan bahwa kebijakan penyaluran BBM yang dibuatnya sudah sesuai dengan rasa keadilan, dengan membagikan BBM secara merata kepada masyarakat.
“Kalau kita berdasarkan data riil Dukcapil, kuotanya banyak yang tidak dapat makanya itu saya terapkan prinsip keadilan, saya sudah instruksikan ke jajaran saya untuk terapkan prinsip keadilan, kalau per KK dapat 7 liter maka semuanya sama,” pungkas Jufri.(red)
Editor : M. Bahru Kurung
