Beritadetik.id – Polemik anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pulau Morotai semakin memanas setelah Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Risky, mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menyebut Wakil Ketua I DPRD, Jainudin Papala, “tidak tahu dunia”.
Pernyataan ini disampaikan Risky kepada awak media pada Selasa (27/5/2025), menyusul kisruh terkait surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan KONI.
Dalam surat RDP yang mengatasnamakan Muhammad Risky, Ketua KONI dan Ketua Pertina diundang untuk membahas anggaran KONI pada tanggal yang sama.
Namun, saat ditanya wartawan mengenai ketidakhadirannya, Muhammad Risky justru mencibir bahwa RDP tersebut bukan merupakan bagian dari komisi yang menjadi tanggung jawabnya sehingga ia merasa tidak perlu menghadirinya.
“Surat panggilan itu siapa yang panggil, Komisi berapa yang panggil? Karena KONI itu mitra kerja Komisi I, seharusnya Komisi I yang koordinasi dengan kita, bukan kita yang koordinasi dengan mereka, karena mereka tidak tahu dunia, kayak Wakil I DPRD begitu sudah,” cetusnya.
Risky bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak membutuhkan klarifikasi dan justru lebih memilih untuk melaporkan masalah ini kepada polisi.
“Kita butuh penyelidikan, ngapain mau panggil bacarita? Ini tindakan pidana karena pemalsuan dokumen,” tegas Risky.
Ketika disinggung mengenai desakannya agar Ketua KONI Morotai diganti oleh Ketua KONI Provinsi, Risky menjawab, ia punya komentar berdasarkan data yang ada, dan sudah dibenarkan juga di berita.
“Saya punya komentar berdasarkan data yang ada dan sudah dibenarkan juga di berita,” cetusnya.
Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Morotai, Jainudin Papala, telah membantah keras pernyataan Ketua DPRD, Muhamad Rizki, tersebut tidak mewakili lembaga DPRD secara keseluruhan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Jainudin mengungkapkan bahwa setiap komentar yang disampaikan Muhamad Rizki terkait KONI di berbagai media tidak pernah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD lainnya.
“Kami tidak pernah dikoordinasikan soal masalah KONI seperti yang disampaikan Pak Ketua di beberapa media. Jadi semua komentar Ketua DPRD dalam pemberitaan itu sampai saat ini tidak pernah dikonfirmasi ke pimpinan lainnya,” tegas Jainudin.
Jainudin, yang memimpin rapat antara DPRD dan KONI, mengaku tidak mengetahui apakah pernyataan Ketua DPRD sebelumnya merupakan sikap pribadi, sikap lembaga, atau sikap dari organisasi lain yang diwakili oleh Ketua DPRD.
Ia juga menyebutkan beberapa poin kesepakatan telah dicapai dengan KONI. Salah satunya, KONI diminta untuk segera menyelesaikan persoalan administrasi keuangan guna mencegah potensi kegaduhan di masyarakat.
Selain itu, KONI juga diharapkan lebih memperhatikan cabang-cabang olahraga, terutama terkait penerbitan surat keputusan masing-masing cabang olahraga (cabor).
“KONI juga diharapkan lebih memperhatikan cabang-cabang olahraga, terutama terkait surat keputusan masing-masing cabang olahraga (cabor),” kata Jainudin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk setiap cabor demi menghindari polemik di kemudian hari.
Menutup pernyataannya, Jainudin Papala berharap Ketua KONI Morotai dapat segera bertemu langsung dengan Ketua DPRD Muhamad Rizki. Hal ini penting untuk melakukan klarifikasi dan menghindari kesalahpahaman yang lebih besar antar pihak terkait.(red)
