Oleh: H. Mochtar Hasim, SP, M.Si
Kepala BP2RD Kota Ternate
Setiap Agustus, suasana Kota Ternate terasa berbeda.
Merah Putih berkibar di jalan-jalan, halaman rumah, sekolah, kantor pemerintahan, hingga ruang-ruang publik. Lagu-lagu perjuangan kembali terdengar. Semangat kebangsaan tumbuh dan menjadi pengingat bahwa 81 tahun lalu, bangsa ini memilih berdiri sebagai bangsa yang merdeka.
Namun, di balik kemeriahan itu, ada pertanyaan yang patut kita renungkan bersama:
Setelah 81 tahun merdeka, apa yang sesungguhnya kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan?
Kemerdekaan tidak seharusnya berhenti pada upacara, perlombaan, atau simbol Merah Putih yang menghiasi kota. Kemerdekaan harus menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari: dalam kerja keras, pelayanan yang baik, kejujuran, kepedulian, serta kesediaan setiap warga mengambil bagian dalam membangun daerahnya.
Bagi sebuah daerah, salah satu wujud nyata kemerdekaan adalah kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
Di situlah kemandirian fiskal menjadi penting.
Ketika Kemerdekaan Berbicara tentang Kemandirian
Sebuah kota tidak cukup hanya memiliki cita-cita besar. Kota juga membutuhkan kemampuan untuk membiayai cita-cita tersebut.
Pembangunan jalan membutuhkan anggaran. Pelayanan kesehatan membutuhkan biaya. Pendidikan membutuhkan investasi. Kebersihan kota, pengelolaan lingkungan, penataan kawasan, fasilitas publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga berbagai pelayanan pemerintahan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.
Pertanyaannya kemudian: dari mana semua itu dibiayai?
Salah satu jawabannya adalah pajak daerah.
Pajak bukan sekadar angka penerimaan dalam laporan keuangan pemerintah. Pajak adalah salah satu fondasi yang memungkinkan sebuah daerah bergerak, melayani, dan membangun.
Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan dunia usaha merupakan bagian dari kekuatan kolektif untuk membiayai kebutuhan bersama.
Karena itu, membayar pajak sesungguhnya bukan hanya soal memenuhi kewajiban administratif. Membayar pajak adalah bentuk kontribusi terhadap kota yang kita tempati, kota tempat kita mencari nafkah, membesarkan keluarga, menjalankan usaha, dan menggantungkan harapan.
Harga Sebuah Kota
Kita sering berbicara tentang harga sebuah barang, harga rumah, biaya pendidikan, atau modal membangun usaha.
Tetapi pernahkah kita bertanya tentang harga sebuah kota?
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjaga jalan tetap baik? Berapa anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak? Berapa biaya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, menata kawasan perkotaan, menyediakan ruang publik, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan iklim ekonomi yang memungkinkan masyarakat berkembang?
Semua itu memiliki harga.
Dan harga sebuah kota bukan hanya dibayar oleh pemerintah. Harga sebuah kota dibayar bersama oleh seluruh elemen yang hidup di dalamnya.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara amanah, transparan, efektif, dan tepat sasaran.
Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga pembangunan melalui kepatuhan terhadap aturan, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Dunia usaha pun memiliki peran penting melalui kontribusi ekonomi dan kepatuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pembangunan bukan hubungan satu arah antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan adalah kontrak sosial yang membutuhkan kepercayaan dan kontribusi dari kedua belah pihak.
Pajak Harus Bertemu dengan Kepercayaan
Tidak dapat dipungkiri, sebagian masyarakat masih melihat pajak sebagai beban.
Cara pandang ini perlu kita ubah secara perlahan.
Pajak harus dipahami sebagai investasi bersama.
Namun, pemerintah juga harus menyadari bahwa kepatuhan masyarakat tidak dapat hanya dibangun melalui aturan dan sanksi. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan.
Masyarakat akan lebih mudah patuh ketika mereka melihat bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang baik, pengelolaan yang transparan, dan pembangunan yang dapat dirasakan.
Ketika seorang wajib pajak membayar kewajibannya, ia berhak mendapatkan pelayanan yang mudah dan jelas. Ia berhak memperoleh kepastian. Dan yang tidak kalah penting, ia berhak memiliki keyakinan bahwa kontribusinya dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, membangun sistem perpajakan yang sehat bukan hanya pekerjaan meningkatkan penerimaan. Ini adalah pekerjaan membangun kepercayaan publik.
Tugas Pemerintah, Tanggung Jawab Bersama
BP2RD Kota Ternate terus berupaya menjawab tantangan tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
Transformasi digital terus didorong melalui pengembangan pembayaran pajak secara elektronik, integrasi data, kemudahan akses informasi, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Tujuannya sederhana: masyarakat tidak boleh merasa bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang rumit.
Pelayanan harus semakin mudah. Informasi harus semakin terbuka. Proses harus semakin cepat. Dan pengelolaan harus semakin akuntabel.
Tetapi pemerintah tidak mungkin berjalan sendirian.
Sebagus apa pun sistem yang dibangun, tanpa kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya, kemandirian fiskal akan sulit diwujudkan.
Sebaliknya, kepatuhan masyarakat juga harus diiringi dengan pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan tersebut.
Pemerintah memperbaiki pelayanan. Masyarakat meningkatkan kepatuhan. Dunia usaha memperkuat kontribusi. Ketiganya bertemu dalam satu tujuan: membangun Ternate.
Membayar Pajak adalah Gotong Royong Modern
Bangsa Indonesia memiliki satu kekuatan yang diwariskan sejak dahulu: gotong royong.
Di masa lalu, gotong royong diwujudkan melalui kerja bersama membangun jalan, membersihkan lingkungan, membantu tetangga, dan menyelesaikan persoalan bersama.
Di era modern, semangat itu harus menemukan bentuk baru.
Salah satunya adalah melalui kepatuhan membayar pajak.
Mungkin satu pembayaran pajak terlihat kecil.
Namun, jika dilakukan oleh ribuan masyarakat dan pelaku usaha secara bersama-sama, kontribusi itu menjadi kekuatan fiskal yang besar.
Di sanalah kita menemukan makna penting pajak.
Satu orang mungkin tidak mampu membangun sebuah kota. Tetapi jutaan kontribusi yang dilakukan bersama dapat mengubah wajah sebuah kota.
Inilah gotong royong dalam bentuk yang berbeda.
Merdeka Bukan Berarti Bergantung
Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berarti memiliki kemampuan menentukan arah masa depan sendiri.
Dalam konteks daerah, semangat itu dapat diterjemahkan melalui kemandirian fiskal.
Semakin kuat PAD, semakin besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kemandirian fiskal memang bukan tujuan akhir. Tetapi ia adalah salah satu jalan penting menuju daerah yang memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola masa depannya.
Karena itu, memperkuat penerimaan daerah bukan semata-mata mengejar angka.
Di balik setiap angka penerimaan terdapat jalan yang harus dibangun, pelayanan yang harus ditingkatkan, lingkungan yang harus dijaga, masyarakat yang harus diberdayakan, dan masa depan yang harus dipersiapkan.
Mengisi Kemerdekaan dengan Kontribusi
Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia seharusnya menjadi ruang untuk kembali bertanya kepada diri kita masing-masing:
Apa yang sudah kita berikan untuk kota ini?
Tidak semua orang harus menjadi pejabat. Tidak semua orang harus menjadi pengusaha besar. Tidak semua orang harus memimpin sebuah lembaga.
Tetapi setiap orang dapat berkontribusi sesuai perannya.
Bekerja dengan jujur adalah kontribusi.
Menjaga lingkungan adalah kontribusi.
Mematuhi aturan adalah kontribusi.
Menjalankan usaha secara bertanggung jawab adalah kontribusi.
Dan membayar pajak sesuai ketentuan adalah kontribusi.
Karena membangun kota bukan hanya pekerjaan mereka yang duduk di kantor pemerintahan. Kota adalah milik semua yang hidup di dalamnya. Maka masa depannya juga menjadi tanggung jawab kita bersama.
Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk memperkuat kepedulian terhadap daerah.
Mari kita ubah cara pandang terhadap pajak.
Jangan melihat pajak semata-mata sebagai kewajiban yang harus dibayar. Lihatlah pajak sebagai investasi bersama untuk masa depan.
Sebab ketika kita membayar pajak, kita tidak sedang kehilangan uang begitu saja. Kita sedang ikut membeli masa depan kota-masa depan jalan yang lebih baik, pelayanan yang lebih kuat, lingkungan yang lebih tertata, ekonomi yang lebih hidup, dan generasi yang memiliki kesempatan lebih besar.
Kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan kepada kita tidak boleh berhenti sebagai sejarah.
Kita harus mengisinya dengan kerja nyata, integritas, gotong royong, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab.
Jika para pejuang dahulu memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah memastikan kemerdekaan itu menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Ternate yang maju tidak lahir hanya dari besarnya anggaran. Ternate yang maju lahir dari masyarakat yang mau berkontribusi dan pemerintah yang mampu menjaga kepercayaan.
Pada akhirnya, pajak bukan hanya tentang berapa rupiah yang kita bayarkan hari ini.
Pajak adalah tentang seberapa besar kesediaan kita ikut menentukan seperti apa Kota Ternate yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita.
Karena itu, mari kita isi kemerdekaan dengan kontribusi.
Mari kita bangun kemandirian fiskal dengan kesadaran.
Mari kita rawat kepercayaan dengan transparansi.
Dan mari kita wujudkan Ternate sebagai kota yang semakin maju, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
PAJAK KUAT, TERNATE MAJU, MANDIRI, DAN BERKEADILAN.
