Beritadetik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menelusuri dan memeriksa Harta Kekayaan para Pejabat di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
“Pemeriksaan ini perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan pencegahan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),”ujar Praktisi Hukum Moh.Risal Tauda, Kamis (1/10/2026).
Praktisi Hukum LBH Banau ini menegaskan perintah UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari korupsi sudah jelas, dimana pejabat wajib laporkan LHKPN dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

“Di Kabupaten Kepulauan Sula kita belum pernah terlihat satu orang pejabat pun yang secara terang-terangan melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga yang berwenang. Karena itu KPK perlu lakukan pemeriksaan menyeluruh harta kekayaan para pejabat Sula saat ini,”imbuhnya.(man).





















































































