Beritadetik.id – Tokoh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, Julfan Buamona menilai keberpihakan pemerintahan Fifian Adeningsi Mus dan M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) terhadap pelayanan infrastrukur publik masih jauh dari harapan.
“Dari total 440 kilometer jalan kabupaten, hanya 110 kilometer atau sekitar 29% yang kondisinya baik. Selebihnya, hampir 70% rusak berat dan ringan. Kondisi jalan rusak ini hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kepulauan Sula,”ungkap Julfan.
Ia menyebut, jalan lingkar Mangoli, jalan produksi di Sulabesi, jalan penghubung antar kecamatan masih berupa tanah dan lumpur. Ketika hujan, putus. Ketika kemarau, berdebu. Ongkos angkut kopra, cengkeh, dan hasil laut menjadi dua kali lipat lebih tinggi dari daerah lain.
Sembari menilai potret Kabupaten Kepulauan Sula dari tahun 2024, 2025, hingga 2026 adalah potret yang sama. Pembangunan dan akses jalan masih menjadi teriakan masyarakat.Teriakan itu terdengar hampir di seluruh lapisan masyarakat kepulauan Sula.
“APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2026 sebesar Rp 656,79 miliar lebih dari 50% habis untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi. Belanja modal untuk infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan rakyat sangat minim. Jika postur APBD seperti ini jelas sangat tidak pro publik,”tegasnya.
Dia menambahkan, persoalan infrastruktur sejatinya adalah simbol dari kehadiran negara, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, ketika akses jalan umum masih mangkrak dan kedudukan pembangunan masih minim, yang terjadi adalah ironi yang menyakitkan bagi warga Sula saat ini.
Ia meminta Pemda Sula wajib menyediakan, membangun, dan memelihara jalan kabupaten sebagai pelayanan dasar publik. Karena jika jalan dibiarkan mangkrak, maka akses dan perputaran ekonomi warga ikut terganggu.
“Masyarakat saat ini ingin hidup bahagia layaknya janji politik yang di tuangkan dalam RPJMD lewat Visi Sula Bahagia, yakni bahagia dalam segala aspek kehidupan masyarakat lewat kebijakan dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,”tandasnya.(ris).
