Beritadetik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung di Gedung DPRD, Kecamatan Morotai Selatan, pada Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas administratif. Baginya, forum ini merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional dan akuntabilitas publik atas jalannya roda pemerintahan serta pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Bupati memaparkan sejumlah indikator keberhasilan pembangunan yang menunjukkan tren positif. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,68 pada tahun 2024 menjadi 67,86 pada tahun 2025. Peningkatan ini merefleksikan perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Penurunan angka kemiskinan sebesar 10,84 persen, dari 3,69 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 3,29 ribu jiwa pada tahun 2025, menjadi indikator bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan memiliki dampak yang semakin terarah,” ujar Rusli.
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut adalah hasil dari penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan di Pulau Morotai tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada aspek pemerataan dan keadilan sosial.
Meski mencatatkan progres positif, Bupati tidak menampik adanya tantangan terkait kapasitas fiskal. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 84,23 persen menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menerapkan prinsip prioritas secara selektif. Fokus utama diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Ke depan, penguatan pengelolaan keuangan akan dilakukan melalui optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perluasan basis pendapatan melalui pengembangan potensi lokal yang belum tergarap.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan pengakuan atas kinerja pemerintahannya. Pada tahun 2025, Kabupaten Pulau Morotai berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI atas keberhasilan cakupan kesehatan semesta, serta mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan RI terkait pengawasan pengelolaan dana desa.
Menutup pidatonya, Bupati Rusli Sibua menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. Ia memandang masukan tersebut sebagai instrumen strategis untuk menyempurnakan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi. Setiap rekomendasi yang disampaikan menjadi rujukan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing ke depannya,” pungkasnya. (*)
