Beritadetik.id – Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengambil langkah bijak temui massa aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Halut, Selasa(2/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati berdialog sambil menjelaskan tuntutan dari para pendemo.
Bupati menjelaskan tuntutan para pendemo mulai dari pembagunan terkait infrastruktur jalan, BPJS, Perda Perlindungan Perempuan dan anak dan juga upaya pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara.
“Terkait hutang BPJS 28 milyar, sudah di bayarkan, infrastruktur jalan Galela Loloda itu kewenangan pemprov tetapi kami juga berupaya dan sudah mengusulkan kepada anggota DPR RI dapil Maluku Utara. Pemda tetap berupaya untuk mewujudkan Halut lebih baik kedepan. Ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Perda tentang perlindungan perempuan dan anak sudah disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, tinggal di sosialisasikan.
” Di beberapa bulan Pemerintahan Piet dan Kasman, kita sudah membentuk tim pendampingan perlindungan perempuan dan anak bekerja sama dengan Fakultas Hukum Uniera untuk melakukan advokasi dan pendampingan masalah jadi itu sudah kami lakukan,” jelas Bupati.
Janlis Kitong, Anggota DPRD Halut, mewakili DPRD menyampaikan pernyataan sikap, bahwa terkait tuntutan massa aksi soal tunjangan anggota DPRD tidak akan di naikan.
“Saya mewakili teman teman DPRD menyatakan sikap bahwa sepanjang fiskal daerah belum stabil tunjangan DPRD dan lain lain tidak akan naik,” tandasnya.(mik/red).
