Beritadetik.id – Kabupaten Pulau Morotai resmi ditetapkan sebagai pilot project program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Keputusan ini diambil dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Molokai, Rabu (6/8/2025). Morotai dipilih karena kesiapan infrastruktur dan potensi pangan lokalnya yang melimpah, terutama hasil laut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morotai bergerak cepat untuk mendukung program ini dengan menyiapkan delapan lokasi lahan untuk pembangunan dapur MBG.
Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyatakan pihaknya telah mengusulkan penggunaan beberapa aset yang tidak terpakai, seperti bangunan BUMDes dan eks sekolah, untuk dijadikan dapur hybrid guna mempercepat pelayanan.
“Kami sudah siapkan delapan lokasi lahan untuk pembangunan dapur MBG yang tersebar di enam kecamatan. Kami juga mengusulkan BUMDes dan beberapa eks sekolah yang tidak terpakai sebagai dapur MBG sementara,” ungkap Rusli.
Dapur MBG di lokasi lahan Auri bahkan sudah selesai dibangun dan siap digunakan. Bupati berharap program ini dapat memaksimalkan potensi pangan lokal seperti ikan dan lobster sebagai sumber protein utama, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah, Muhammad Umar Ali, menambahkan bahwa dapur-dapur MBG ini akan dikelola bersama oleh koperasi desa merah putih dan BUMDes. Lokasinya tersebar di berbagai titik strategis seperti Gotalamo, Juanga, Sangowo, Hino, Daruba, hingga Daeo Majiko. Rencananya, program ini akan menargetkan sekitar 25 ribu penerima manfaat, mulai dari siswa SD hingga SMA, balita, dan ibu menyusui.
“Morotai optimis mampu menjadi contoh sukses implementasi MBG di perbatasan. Selain memenuhi gizi anak, dapur ini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa,” ujar Umar.
Dukungan penuh datang dari pemerintah pusat. Deputi Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, mengapresiasi kesiapan Morotai dan menegaskan bahwa pemanfaatan potensi “bluefood” atau pangan biru yang dimiliki Morotai akan menjadikan program ini model nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan gizi di wilayah 3T.
FGD ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kantor Staf Presiden, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pakar gizi nasional.
Hasil diskusi menyepakati bahwa Morotai akan dijadikan “mock-up” nasional MBG, yang mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal, dapur hybrid berbasis desa, dan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Selain itu, Kedutaan Jepang juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan teknis.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, Morotai siap menjadi lumbung pangan bergizi sekaligus model percepatan pemenuhan gizi nasional di pulau-pulau terdepan Indonesia.(red)
Editor : M. Bahrul Kurung
