Halteng, beritadetik.id – Selain masalah kesejahteraaan guru, Pemda Halmahera Tengah di masa kepemimpinan Bupati Edi Langkara alias Elang Halmahera diduga ikut mengabaikan hak para aparat desa di wilayah setempat.
Pasalnya, sudah hampir 4 bulan bahkan lebih, aparat desa di wilayah Halmahera Tengah belum dibayarkan hak mereka.
“Ada desa di Patani Timur sudah 4 bulan aparat desanya ikat pinggang, kalau desa lain bahkan sampai 7 bulan juga bernasib hal yang sama,”ucap salah satu pengurus desa di Patani Timur yang enggan disebutkan namanya kepada beritdetik.id, Jumat (19/3/2022).
Aparat desa tersebut juga membeberkan, masalah tunggakan gaji dan tunjangan aparat desa ini tidak dibayarkan karena alasan refocusing anggaran dari Pemerintah daerah.
Menurutnya, refocusing mestinya dilakukan pada program yang tidak mendesak untuk kepentingan publik, bukan pada gaji dan tunjangan aparat desa.
“Di kabupaten lain juga kena dampak yang sama terkait refocusing untuk penaganan Pandemi Covid-19, tapi bukan mengorbankan hak aparat desa seperti yang terjadi di Halmahera Tengah dalam beberapa tahun terakhir,”ucap aparat desa tersebut dengan kesal.
Ditegaskan, permasalahan gaji dan tunjangan aparat yang tidak dibayarkan ini lebih pada buruknya tata kelolah anggaran di daerah.
“Kalau tatah kelolah anggaran daerah itu baik, maka walaupun daerah dibenturkan dengan Refocusing, Pemda tak akan membiarkan hak-hak para aparat desa dikorbankan seperti saat ini,”pungkasnya.(awn/red).
