Beritadetik.id – Aksi pemalangan dua jembatan di wilayah perbatasan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim) memicu reaksi cepat dari pemerintah daerah. Tepat di Kali Get, Desa Sakam, Kecamatan Patani Timur, Halmahera Tengah, Bupati secara serius langsung merespon polemik yang terjadi pada Minggu, 31 Mei 2026 tersebut.
Namun, penyelesaian palang jembatan dinilai belum cukup. Momentum ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk menyuarakan persoalan infrastruktur yang lebih besar di wilayah perbatasan tersebut.
Merespon langkah cepat bupati, Awan, seorang pemuda asal Desa Sakam, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada pembukaan palang jembatan. Menurutnya, Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera memberikan perhatian serius pada kondisi jalan nasional (provinsi) di titik perbatasan Halteng-Haltim.
“Jalan nasional yang berstatus jalan provinsi ini selama ini tidak difungsikan, bahkan setelah proyek jembatan di Kali Woyomdi Desa Sakam selesai 100 persen. Jalan ini telantar karena kondisi badan jalannya yang rusak parah dan sama sekali tidak layak digunakan,” ungkap Awan.
Melihat kondisi lapangan yang memprihatinkan, Awan mendesak agar Bupati Halteng segera mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi langsung ke tingkat atas.
Ia menegaskan agar Bupati dan tim OPD segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta mengundang Gubernur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi untuk turun tangan. Targetnya jelas: memastikan jalan provinsi di perbatasan Halteng-Haltim tersebut bisa segera mendapatkan penanganan pengaspalan (hotmix). (Am)
