Ternate, beritadetik.id – Dewan Pengawas (Dewas) Perumda lepas tangan, jika kebijakan Direktur Perusahaan Darah Air Minum (PDAM) melalukan Pemutusan meteran pelanggan air di Kota Ternate. Kebijakan pemutusan ini mulai dilakukan tanggal 1 Maret 2022.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate bakal mengumumkan melakukan penertiban berupa penyegelan pemutusan sambungan air minum terhadap pelanggan yang menunggak.
Direktur Utama tama PDAM Kota Ternate, Abubakar Adam mengatakan, tanggal 1 Maret nanti bahwa dilakukan penertiban pelanggan lagi menunggak, selain itu kami sudah menginformasikan lewat karyawan pengecek meter terhadap masyarakat.
“Jadi yang menunggak rekening di atas 2 bulan akan dilakukan penyegelan meter dan menunggak rekening di atas 3 bulan maka meter dilakukan pemutusan sementara,”tegasnya.
Dirinya mengaku pada saat tanggal 1 semua karyawan terlibat turun langsung. Dan ini bagi 3 wilayah 21 grup 3 orang, harapannya bukan disegel tetapi pelanggan harus bayar tunggakan ini.
Bahkan ini diberikan jangka waktu 1 bulan saja, saya juga sudah kordinasi deng pak walikota beliau juga sudah menyetujui langkah, kami.
Abubakar juga menyebut pemutusan sambungan air minum terhadap pelanggan yang menunggak ini mengacu peraturan daerah nomor 28 tahun 2011 tentang pelayanan air minum perusahaan umum daerah Kota Ternate.
“Ini juga akan disampaikan lagi lewat Mesjid dan Gereja, jadi tanggal 1 itu pemutusan besar-besaran dan kami sisir semua, lalu pelanggan harus bayar,”tegasnya.
Karena pembayaran ini juga mendapat pendapatan dari situ, jika pelanggan minta dispensasi pembayaran cicilan kami terima.
“Kami bakal kasih dispensasi tetapi batas bulan Maret saja, misalnya ada yang tunggak 6 bulan mau dibayar sampai tanggal berapa akan dilakukan keringanan dan disertakan surat pernyataan, jangan sampai lewat bulan Maret,”ujarnya.
Menurutnya, operasi penertiban bagi penunggak pembayaran air PDAM, kan selama ini tidak pernah, saya mau kasih tuntas semua ini, tapi kami tidak ada arogan kalau memang ada timbul kebijakan bagi dirinya tidak masalah.
“Kami tidak mau birokrasi sekali yang taktis-taktis saja, jika ada instansi pemerintah juga menunggak kami tetap melakukan penertiban, karena tidak ada hubungan moril apa-apa dengan mereka,”tegasnya lagi.
Lanjutnya, penyelesaian pembayaran rekening tunggakan dapat dilakukan melalui loket resmi Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, tandasnya.
Sementara Fauji warga kelurahan Makasar Timur menyatakan, informasi tanggal 1 Maret ada penertiban pelanggan yang menunggak pembayaran, kata dia belum ketahui, seharusnya ada surat pemberitahuan dulu.
“Kalau ada yang tunggakan 4 bulan berapa lama di kasih kesempatan jangan hanya berikan waktu 1 bulan minimal 2 sampai 3 bulan, agar pelanggan leluasa membayar,” ucapnya.
Fauji mengaku, jika pihak PDAM hanya di putuskan hanya satu bulan, saya orang pertama tidak sepakat, apalagi dengan kondisi pandemi begini.
Terpisah Sekertaris Dewan pengawas Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Halid Thaib mengatakan, keputusan penertiban pemutusan sambungan air minum terhadap pelanggan kami tidak tahu apa-apa.
“Jadi ketua dewas Abdullah Bandang, sekertaris Halid Thaib dan Hasan Musana Matdoan sebagai anggota bahwa keputusan yang dilakukan direktur ini tidak ada kordinasi ke kami,”katanya.
Dia mempertanyakan kebijakan ini diputuskan sendiri oleh direktur atau inisiatif secara kolektif. Karena keputusan ini dewan pengawas tidak tahu menahu pemberitahuan tanggal 1 Maret ada penertiban penyegelan atau pemutusan sambungan.
Halid juga mengatakan jika ada masyarakat yang mengklaim soal pemutusan air ini silahkan kepada direktur utama saja, karena itu bukan urusan Dewas.
“Jadi bagi kami kebijakan ini sangat lain dan tidak dikonfirmasi lebih dulu ataupun pemberitahuan dari awal kepada dewan pengawas,”tegasnya.
“Oleh karena itu, kedepan direktur mengambil langkah-langkah yang tanpa ada kordinasi seperti ini mohon diperbaiki,”ujarnya.(ian/red).
