Pimpinan OPD Taliabu Berjamaah ke Jakarta, Amrin : Ingat Daerah Terbentur Disclaimer

  • Whatsapp
Anggota DPRD Pulau Taliabu, Amrin Angkasa. || Foto : (Beritadetik.id)

Taliabu || Beritadetik.id — Meski kondisi APBD Taliabu dibenturkan dengan status disclaimer secara berturut-turut yakni 2019 dan 2020 dari BPK Malut, sepertinya hal itu dianggap sepele oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu.

Buktinya dalam sepekan terakhir, puluhan pejabat Esselon II di lingkup Pemkab Taliabu dikabarkan telah diboyong oleh untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan Bimbingan Teknik (Bimtek).

Bacaan Lainnya

“Taliabu sedang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan baik anggaran dan juga pembangunan yang belum dapat dituntaskan oleh Pemerintahan saat ini, karena itu kegiatan OPD di luar daerah ke Jakarta sama halnya membuang-buang uang tanpa berpikir terhadap kondisi daerah ini,”kata Anggota (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa, Minggu (20/6).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, perjalanan dinas yang dilakukan secara berjamaah oleh Pemda Taliabu, secara tidak langsung menguras APBD yang kian terburuk.

“Coba Pemda buka dan baca apa subtansi dari status Disclaimer terhadap APBD Taliabu 2019 dan 2020 yang diterima Pemkab Taliabu kemarin. Inti disclaimer itu adalah bukti pengelolaan keuangan daerah ini tidak baik-baik saja, terutama dari aspek penggunaan dan juga pengelolaanya. Karena itu evaluasi dan cari jalan untuk lakukan Penyelesaian bukan ramai-ramai buat kegiatan tidak berguna di luar sana (Jakarta),”ucap Amrin.

Tak sampai di situ, Anggota Komisi II DPRD Taliabu itu menambahkan, masalah kebijakan refocusing anggaran daerah mestinya Pemda menghemat anggaran, terutama yang berkaitan dengan urusan perjalanan dinas, dengan memprioritaskan program-program yang menjadi janji politik Aliong Mus dan Ramli (AMR).

“Yang kita sesalkan, kebijakan merumahkan ratusan honorer oleh Pemda, karena alasan anggaran yang tidak mencukupi. Kenapa tiba-tiba sekarang hampir semua pejabat di lingkup Pemkab Taliabu berjamaah melakukan Bimtek di Jakarta. Ini sangat tidak etis,”sambung dia.

Amrin membeberkan dalam perjalanan di Jakarta untuk kegiatan tersebut, DPRD mendapat informasi bahwa ada 32 OPD, serta 8 Pemerintah Kecamatan, dengan masing-masing OPD diberangkat sebanyak 3 orang, ditambah 2 orang dari perwakilan kecamatan.

Sembari menegaskan, DPRD khususnya Fraksi pembaharuan, cukup mengingatkan, saat ini banyak program yang tidak jalan dan bahkan masih ada tunggakan Anggaran tahun 2020 yang belum selesai, karena itu TAPD terutama BPKAD harus cermat dalam pengelolaan anggaran daerah ini.

“Jangan lupa pula, APBD Taliabu 2019 dan 2020 kemarin telah ditetapkan oleh BPK Perwakilan Maluku Utara, sebagai satu-satunya daerah yang pengelolaan keuangannya paling buruk alias disclaimer. Kami akan mengawal ini, dan akan melihat seperti apa nanti tentang Laporan Kegiatan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati dalam tahun anggaran 2021 sekarang,”pungkasnya.*

Pos terkait

Screenshot_2021-08-16-16-18-33-23

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *