Beritadetik.id – Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai, Fijai Ali, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, terkait kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi anggota pusat kebugaran (gymnasium).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Pulau Morotai Nomor: 100.3.4.2./18/PM/2026. Fijai menilai, langkah ini merupakan terobosan positif di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.
“Ini adalah bentuk ikhtiar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai yang saat ini sedang dalam fase efisiensi. Kita tahu bersama bahwa dampak efisiensi membuat kondisi ekonomi daerah sedang terpuruk, sehingga langkah strategis ini perlu didukung dan diberikan solusi yang solutif demi pembangunan ekonomi daerah,” ujar Fijai kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Meski mendukung penuh, Fijai memberikan catatan agar Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pemilahan terhadap ASN yang diwajibkan mengikuti program tersebut. Ia menyarankan agar mempertimbangkan faktor geografis dan aksesibilitas.
“Kami meminta Pemda mempertimbangkan ASN mana yang diprioritaskan. Jika ASN berada di seputaran kota atau wilayah yang terjangkau, itu bisa diprioritaskan. Namun, bagi mereka yang bertugas di kecamatan jauh dari lokasi gym, sebaiknya dipertimbangkan ulang agar tidak membebani,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fijai menyoroti peran DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Ia berharap lembaga legislatif tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kebijakan dengan lebih bijak dan objektif.
“DPRD seharusnya lebih jeli dalam melihat kebijakan ini. Harapannya, DPRD turut mencari solusi nyata untuk mendongkrak PAD Morotai, bukan justru memperkeruh suasana,” pungkasnya. (*)
