Beritadetik.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Sukri Hi Rauf, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai untuk serius menangani kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak galian C.
Hal ini disampaikan Sukri dalam rapat paripurna di DPRD pada Senin (8/9/2025) yang beragendakan penandatanganan Nota Kesepahaman Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Sukri mengungkapkan keprihatinannya setelah mendapat informasi melalui pemberitaan terkait dugaan pajak galian C yang tidak terpungut secara optimal selama beberapa tahun terakhir. Menurut perhitungannya, pajak galian C seharusnya bisa menyumbang PAD yang signifikan.
“Dalam asumsi kalkulasi kami, lima tahun kemarin pembangunan infrastruktur APBD kita kurang lebih Rp300-400 miliar itu galian C di kalkulasi dari 15 persen, kurang lebih Rp40 miliar sekian,” jelasnya.
Namun, ia menyebutkan bahwa berdasarkan pemberitaan, potensi PAD yang masuk dari pajak galian C hanya sekitar Rp2 miliar.
“Untuk itu hal ini menjadi atensi, sehingga mudah-mudahan ini menambah sedikit PAD kita di Morotai,” ujar Sukri.
Selain itu, Sukri juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan signifikan dari transfer pusat. Ia menyampaikan, Fraksi Gerindra dan anggota DPRD lainnya sepakat untuk mengajukan penawaran kepada Pemda Morotai terkait utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Kami tawarkan ke Pemerintahan Daerah, kalau di APBD-P ini kita belum bisa merekomendasikan paling tidak di APBD induk,” tambahnya.
Ia juga akan menyampaikan permohonan agar utang PEN yang semula sebesar Rp32 miliar dapat dikurangi cicilannya menjadi Rp10 miliar per tahun dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran.
Menurutnya, langkah ini bisa meringankan beban daerah dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Morotai.(red)
Editor : M. Bahrul Kurung
