Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah dengan menetapkan lima proyek strategis pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta mendukung program pencegahan korupsi terintegrasi.
Penetapan ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/135.1/KPTS/PM/2025.
Plt. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pulau Morotai, Hasbi Junus, menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Semua proyek akan dikawal sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Senin, 22 September 2025.
Dari kelima proyek yang ditetapkan, empat di antaranya berfokus pada pembangunan rekontruksi bangunan penguat tebing/pantai yang sangat vital bagi masyarakat pesisir.
Proyek-proyek ini bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan kerusakan lingkungan. Proyek-proyek tersebut adalah:
– Rekonstruksi di Desa Cio Gerong – Desa Cio Maloleo dengan anggaran Rp10,18 miliar.
– Rekonstruksi di Desa Mandiri dengan anggaran Rp9,48 miliar.
– Rekonstruksi di Desa Sangowo – Desa Sangowo Barat dengan anggaran Rp8,13 miliar.
– Rekonstruksi di Desa Joubela dengan anggaran Rp3,58 miliar.
Selain itu, Pemkab Morotai juga membangun Laboratorium Kesehatan dengan anggaran Rp15,4 miliar. Pembangunan ini menjadi prioritas karena dianggap penting untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Hasbi, kelima proyek ini dipilih karena memiliki manfaat strategis yang besar, mulai dari perlindungan lingkungan, dukungan kesehatan masyarakat, hingga dorongan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan penetapan ini, Pemkab Morotai berharap program percepatan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Penetapan proyek strategis ini menunjukkan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, serta memastikan setiap dana pembangunan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.(red)
Editor : M. Bahrul Kurung
