Beritadetik.id – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa di depan Kantor Bupati Pulau Morotai pada Rabu (24/09/2025) berakhir ricuh.
Kericuhan tersebut menyebabkan salah satu peserta aksi bernama Sukardi mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dilarikan ke Puskesmas. Ia menduga luka yang dialaminya akibat pemukulan oleh oknum anggota Polres Pulau Morotai.
Aksi yang diikuti oleh massa dari Front Enam OKP, termasuk Samurai Maluku Utara, Gamhas Sektor Unipas, LMEND Morotai, SMI Morotai, dan Gempar, awalnya berlangsung damai. Mereka datang untuk menyampaikan 15 tuntutan kepada pemerintah daerah.
Namun, situasi memanas ketika massa mencoba memaksa masuk ke dalam kantor bupati untuk melakukan audiensi. Akibatnya, terjadi saling dorong antara massa aksi dan aparat keamanan.
Di tengah kekacauan itu, Sukardi mengaku menjadi korban dugaan pemukulan. “Saya dipukul menggunakan pentungan di kepala, sampai luka saya dijahit sebanyak lima jahitan oleh dokter,” ungkap Sukardi saat diwawancarai wartawan.
Sukardi menambahkan bahwa saat kericuhan terjadi, ia berada cukup jauh dari kerumunan. Namun, beberapa oknum polisi mengejar massa aksi dan memukulnya tanpa alasan yang jelas.
“Saya dalam posisi tidak bisa menghindar karena rabun mata. Saat berpapasan, saya langsung dipukul,” tambahnya.
Koordinator aksi, Jainudin, menegaskan bahwa mereka membawa sejumlah tuntutan, diantaranya masalah distribusi bantuan untuk petani holtikultura dan tahunan.
Sosialisasi penggunaan pupuk oleh Dinas Pertanian, penolakan tambang pasir besi di Kecamatan Morotai Jaya, pembuatan Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait harga komoditas seperti kopra, pala, cengkeh, dan rumput laut.
Tuntutannya lainya masalah penyelesaian sengketa lahan di Morotai, pembangunan talud di Desa Sopi dan penyelesaian permasalahan jalan tani, pembangunan jalan alternatif untuk bongkar muat BBM di Desa Waringin, penyediaan transportasi darat bagi siswa SMP 17 di Desa Titigogoli, pembangunan tambatan perahu nelayan.
Mahasiswa juga menuntut pengusutan kasus pembunuhan petani di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, penghentian pungutan retribusi di Pasar Modern dan larangan impor barito.
“Kami juga menolak pangkalan militer di Morotai dan juga Pembangunan industri pengolahan kopra lokal,”katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Pulau Morotai terkait insiden dugaan kekerasan yang menimpa Sukardi.(red).
