Beritadetik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (20/6/2025).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari menjalankan tugas dan fungsi KPK dalam pencegahan korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Lantai III Kantor Walikota Ternate, Jumat (20/6/25), KPK meminta kepada Pemkot Ternate, untuk segera melakukan perbaikan di sektor pengelolaan retribusi dan pajak.
Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah V Abdul Haris usai rapat MCP mengatakan Pemkot Ternate belum maksimal dalam pemasukan PAD. Hal itu dikarenakan lemahnya fungsi pengawasan.
Dia pun meminta agar Pemkot Ternate segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut.
“Caranya harus bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau BPN dan lainnya Karena itu akan membantu berapa besar potensi pajak yang ada. Terlebih, di Ternate kita belum tahu berapa besar potensi pajaknya, “tambah Abdul Haris.
“Misalnya banyak parkir yang masih gratis dan lainnya. Sehingga, Ini kalau kita pungut, luar biasa pendapatannya, mulai dari pengelolaan retribusi pasar, parkir pasar, pelabuhan dan lainnya,”tambahnya.
“Tapi sekali lagi, harus kerja sama dengan Bank dan sebagainya, sehingga jika ada pembayaran-pembayaran pajak maupun retribusi, sudah tidak pakai uang, tapi pakai QRIS dan masih banyak lagi,”ujarnya.
Untuk merespon permintaan KPK, Sekda Ternate, Rizal Marsaoly bakal mengadakan rapat internal Pemerintah Kota Ternate guna menindaklanjuti saran KPK terkait persoalan optimalisasi pendapatan, pajak dan retribusi daerah.
“Kemungkinan Senin atau Selasa nanti saya akan konsolidasi rapat bersama pak wali, kemudian merespon dari hasil rapat kita bersama tim pada hari ini,”katanya.
Ia mengatakan, tujuan rapat pada Senin itu sudah membicarakan teknis, jadi yang plus-minus sudah dibicarakan dan nanti pak wali yang akan pandu.
“Saya akan mendampingi pak Wali, jadi yang kurang lebih catatan yang menjadi rekomendasi semua OPD itu kami respon dan akan ditindak lanjuti,”ungkap Sekda.
Sembari menambahkan, kehadiran KPK ini bagian dari langkah positif, sebab, KPK turun kemudian langsung membina, mengarahkan untuk berada di jalan yang benar, untuk tidak menghindari terjadi persoalan pelanggaran hukum dikemudian nanti.
“Saya pikir langkah tepat itu kalau hari ini diingatkan KPK Insaallah kami berada di jalan yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga baik,,” pungkasnya.(ian/red).
