Beritadetik.id – Sebuah motor operasional milik Pemerintah Desa (Pemdes) Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, menjadi sumber ketegangan di antara perangkat desa.
Motor dinas jenis CBR 150 ini, yang sebelumnya dipegang oleh mantan Kepala Desa Mira Ismit Nengo, kini menjadi rebutan sengit setelah ditarik oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Sibli Lotar.
Konflik bermula ketika Bendahara Desa, Khadija Adam, mengklaim motor tersebut untuk keperluan operasionalnya.
Menurut Khadija, motor dinas ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan menjadi bagian dari temuan yang harus dilengkapi surat-surat serta bukti belanja.
“Motor dinas ini juga termasuk temuan sehingga saya diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat dan bukti-bukti belanja,” jelas Khadija.
Ia menambahkan bahwa motor tersebut juga digunakan untuk pengurusan keuangan desa ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan juga Inspektorat.
“Pak pejabat punya motor dan mobil sendiri sehingga motor ini nganggur, tidak ada salahnya saya sebagai bendahara menggunakannya,” bebernya.
Namun, klaim Khadija ditentang oleh perangkat desa lain yang berinisial (i). Perangkat desa tersebut mendesak agar motor dinas ditarik dari tangan Pj Kades dan bisa digunakan oleh perangkat desa lainnya.
“Bendahara desa tidak pantas menggunakan motor dinas itu karena dia jarang masuk kantor, bendahara desa ini lawan politik yang harus diganti,” tegas (i). Ia merasa motor dinas juga sangat dibutuhkan untuk keperluannya pengurusan di desa.
Menanggapi situasi ini, Pj Kades Desa Mira, Sibli Lotar, menyatakan bahwa motor dinas tersebut telah menjadi sumber masalah. Untuk meredam konflik, Sibli memutuskan untuk menahan motor tersebut dan menggunakannya sendiri sebagai operasional Pj Kepala Desa.
“Daripada jadi masalah lebih baik motor itu saya tahan dan akan saya gunakan sebagai operasional saya pejabat kepala desa,” tegasnya pada Jumat, 13 Juni 2025.
Meskipun memiliki kendaraan pribadi, Sibli menjelaskan bahwa ia menarik motor tersebut agar bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan di desa.
“Saya ada motor bahkan saya juga punya mobil walau masih kredit jadi silakan gunakan motor itu sebagai operasional,” jelasnya.
Sibli juga membeberkan alasan lain terkait keputusan mempertahankan Khadija sebagai Bendahara Desa, meskipun ada tuntutan dari perangkat desa untuk menggantinya.
Menurut Sibli, Bendahara Desa masih memiliki tanggung jawab besar, termasuk pembayaran gaji perangkat desa di bulan Desember.
“Terkait bendahara, maaf saya belum bisa memberhentikannya atau menggantikan karena masih banyak masalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara termasuk gaji bulan Desember,” ujarnya.
Ia berencana mengganti bendahara setelah hak-hak perangkat bulan Desember selesai dibayar, menjadikan bendahara sebagai jaminan penyelesaian gaji.
Sebagai Pj Kades, Sibli menegaskan komitmennya untuk membenahi administrasi desa Mira. Ia juga berulang kali menekankan dalam setiap rapat desa bahwa tidak ada pembahasan terkait kewenangan tim pemenangan dalam urusan administrasi desa.
“Kalau setiap kegiatan tim ikut campur lalu apa guna saya sebagai Pejabat Kades di desa ini, jadi tolong jangan bawa nama tim,” tuturnya.
Sibli bahkan menegaskan agar tidak diancam dengan laporan ke Bupati hanya karena keinginan tim tidak terpenuhi.
“Saya bukan lawan bupati tapi saya tidak mau tim mengatur-atur saya sebagai kepala desa,” pungkas Sibli, menekankan kehati-hatiannya dalam mengambil langkah agar tidak ada yang terjerat masalah hukum.(red)
Editor : M. Bahru Kurung
