Beritadetik.id – Koordinator Gerakan Barisan Rakyat Morotai (Gebrakmoro), Julkifli Samania, melontarkan kritik keras terhadap anggota DPRD Pulau Morotai. Ia menilai adanya kesalahpahaman mendasar dalam memaknai hubungan antara DPRD dan Bupati.
Menurutnya, pernyataan serta sikap yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat belakangan ini mencerminkan kekeringan logika dan kekacauan pemikiran.
“Morotai hari-hari ini banyak sekali dihujam pernyataan-pernyataan yang sungguh memperlihatkan betapa keringnya logis. Kekacauan pikiran itu terlihat akibat salah tafsir yang membuat kita yang menyaksikan pun merasa seolah tidak memahami atas pola dan gaya kawan-kawan di DPRD,” tegas Julkifli pada Kamis (12/6/2025).
Ia secara spesifik menyoroti pernyataan mengenai evaluasi 100 hari masa kerja bupati yang disampaikan oleh pimpinan DPRD bersama dua ketua dan anggota fraksi di hadapan publik.
Julkifli menilai hal tersebut sebagai indikasi adanya defisit akal dan krisis pemaknaan tentang fungsi dan hubungan DPRD.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebagai pimpinan lembaga, seharusnya anggota DPRD memahami bahwa kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Ini berarti, baik DPRD maupun Bupati, keduanya disebut sebagai pemerintah daerah.
“Akibat salah menafsirkan kedudukan DPRD dan Bupati, sehingga seolah-olah seluruh tanggung jawab atau problem daerah dibebankan pada urusan bupati. Hal ini disebabkan kecenderungan DPRD menyebut dirinya bagian dari lembaga terpisah, fungsi kontrol atau pengawasan menjadi tunggal kepunyaan DPRD nyaris salah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika terjadi polemik atau sejumlah isu daerah, hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari tugas bersama. Menurut Julkifli, upaya bahu-membahu seharusnya menjadi prioritas.
“Jika bupati dikritik, artinya ada beban tanggung jawab DPRD di situ, bukan sebaliknya seolah menyalahkan bupati dan menjadi pemicu polemik atau melepas tanggung jawab,” pungkasnya.(red)
Editor : M. Bahru Kurung
