Beritadetik.id – Inspektorat Kota Ternate mempercepat upaya penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat menindaklanjuti setiap temuan guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Inspektorat Kota Ternate, M. Ali Gani Arief, menegaskan bahwa pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD bukan berarti seluruh proses pertanggungjawaban telah selesai. Sebaliknya, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
“Setelah LPP APBD disahkan, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” ujar Ali Gani Arief, Senin, 21 Juli 2026
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin cepat rekomendasi diselesaikan, semakin baik pula tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Untuk memastikan progres penyelesaian rekomendasi tersebut, Inspektorat Kota Ternate menjadwalkan pemanggilan sekitar 15 OPD pada pekan ini. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada evaluasi perkembangan tindak lanjut atas setiap temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Ali Gani menjelaskan, pemanggilan OPD bukan hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Selain melakukan evaluasi, Inspektorat juga akan terus memberikan pendampingan kepada OPD agar proses penyelesaian rekomendasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian temuan sekaligus mencegah terulangnya permasalahan serupa pada masa mendatang.
“Pendampingan ini bertujuan agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ternate dapat terus ditingkatkan dan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi,”katanya.
Sembari menegaskan langkah tersebut, Inspektorat berharap seluruh OPD dapat meningkatkan komitmen dalam menyelesaikan setiap rekomendasi BPK sehingga tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ternate semakin efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance.(all/red).
