Beritadetik.id – Setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 H, Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, langsung tancap gas.
Dalam apel perdana bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (8/4/2025), ia memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan audit profesional terhadap penggunaan dana desa oleh para kepala desa di seluruh wilayah Morotai.
Langkah ini diambil menyusul indikasi penyalahgunaan anggaran negara yang diduga dilakukan oleh sejumlah kepala desa.
“Sekarang kita lagi buat penertiban. Saya sebagai bupati bekerja, jadi pegawai yang saya angkat jabatan terus saya ganti, harap maklumlah. Saya tidak menunjukkan sikap arogan, tapi saya profesional memperbaiki birokrasi. Yang mampu kita pakai, yang tidak mampu belajar dulu,” tegasnya di hadapan para ASN.
Rusli menekankan komitmennya untuk membenahi birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Morotai dan tidak akan mentolerir tindakan main-main.
Rusli meminta Inspektorat untuk memeriksa secara profesional seluruh ASN yang bermasalah, termasuk para kepala desa.
“Kalau saya bilang periksa, maka periksa secara profesional. Saya tidak dendam dan cari kesalahan orang, tapi tujuan saya pembinaan. Sebab, selama ini pemeriksaan tidak efektif, jadi inspektorat harus berbenah juga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morotai yang mengalami defisit.
“Sekarang ini kita punya dana pembangunan ini minus, kita optimalkan supaya wujudkan program Rusli Rio, karena kondisi keuangan seperti itu sesuai perintah presiden untuk mengawasi, terutama dana desa,” tutur Rusli.
Ia membandingkan kondisi saat menjabat sebagai bupati pertama kala itu, di mana program satu desa Rp 1 miliar memberikan dampak positif dengan adanya kantor dan pagar desa yang seragam.
“Tapi ini sudah berjalan berapa tahun tidak lihat hasilnya, padahal sekarang ini dana desa ada yang sudah 1,5 miliar, 1,7 miliar tapi nol hasilnya,” paparnya.
Rusli mewanti-wanti Kepala Inspektorat untuk menghentikan praktik buruk dalam melakukan pemeriksaan.
“Jadi inspektorat periksa ulang kepala desa, jangan pilih kasih atau menerima amplop dari bawah meja, karena itu tidak mendidik, jadi harus profesional. Kita periksa supaya jangan sampai kerugian negara di desa,” cetusnya.
Ia memerintahkan audit seluruh kepala desa dan menindak tegas penyalahgunaan uang negara.
“Karena selama ini Inspektorat orientasinya cuma kepentingan politik, jadi saya butuh inspektorat yang jujur, konsisten, kredibilitas, dan profesional untuk mengoptimalkan uang daerah. Jadi jangan rusak APBD ini,” pungkasnya.
Rusli menegaskan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan mencegah kerugian negara.(ul)
