Beritadetik.id – Pleno rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Sofifi diwarnai aksi unjuk rasa, Kamis (5/12/2024).
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) berlangsung di depan kantor KPU Maluku Utara di jalan KM 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.
Dalam aksi itu, koordinator aksi, Abdul Haris mengatakan, Maluku Utara saat ini darurat demokrasi karena Pilgub Maluku Utara cacat secara prosedur sejak awal Sherly Tjoanda menggantikan mendiang suaminya Benny Laos.
Tak hanya itu, Abdul menyampaikan sepanjang pelaksanaan pilkada gubernur Malut berlangsung, berbagai kecurangan terbukti telah mencederai proses demokrasi dan telah memasung hak-hak politik warga Maluku Utara.
“Intimidasi, politik uang, kecurangan di TPS, hingga keberpihakan pejabat pusat dan daerah kepada calon tertentu, telah mengangkangi asas Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,”tegasnya.
Haris juga mengungkapkan bahwa dari sejumlah bukti dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), maka pihaknya menyatakan Maluku Utara saat ini dalam keadaan darurat demokrasi.
Adapun para demonstran dalam aksi ini menyatakan sikap mendesak KPU Maluku Utara untuk segera mendiskualifikasi paslon gubernur nomor urut 04, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe yang terbukti telah melakukan berbagai kecurangan.
Pendemo juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, untuk mencopot aktor-aktor yang terlibat dalam kecurangan Pilkada Maluku Utara 2024.
“Kami mendesak agar presiden mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir, dan Pj Sekda Maluku Utara Abubakar Abdullah yang terlibat memenangkan Paslon Sherly-Sarbin di Pilgub Malut,”ujar massa aksi.(*).
