PAD Jongkok, Sekkot Ternate Sorot Kinerja BP2RD

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly.(Foto : Alfian Hattari/beritadetik.id).
Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly.(Foto : Alfian Hattari/beritadetik.id).

Beritadetik.id – Sekertaris Daerah, Rizal Marsaoly menyoroti kinerja Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dirinya bahkan melayangkan teguran keras kepada OPD pengelola PAD, karena capaian kinerjanya masih rendah di triwulan kedua tahun 2024.

“Selama ini BP2RD sering rilis retribusi pasar sekian persen kemudian retribusi parkir perlu perubahan. Tapi angka-angka itu jauh dari targetkan yang ditetapkan,”tegas Rizal, Jumat (14/6).

Bacaan Lainnya

Terkait itu, selaku ketua TAPD Pemerintah Kota Ternate, dirinya berkeinginan agar mengubah metode pengelolaan PAD yang ada.

“Contoh konkrit hari ini dinas Disperindag, katakan capaiannya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak BP2RD harus mampu menyajikan satu data head to head antara semester II tahun ini dan tahun 2023 lalu,”ujarnya.

Langkah ini dilakukan, kata Rizal, agar tujuan untuk melakukan kroscek atas progres yang dicapai tahun lalu dengan sekarang itu diketahui.

“Jangan BP2RD hanya mengatakan OPD terkait tidak capai target, tapi tak mengetahui apa menjadi penyebab sehingga tidak capai,”imbuh Rizal.

Dia meminta agar paradigma lama yang dipakai dalam mengelola PAD harus diubah dengan menerapkan regulasi kenaikan retribusi parkir dan lainnya..

“Langkah pertama BP2RD sebagai leading sektor PAD harus bisa melakukan sosialisasi, ada masyarakat kurang paham terkait adanya kenaikan karcis parkir tepian jalan umum jadi seolah-olah tanpa sosialisasi padahal ini ada mekanisme sampai ke DPRD,”ujarnya.

“Saya bilang ke BP2RD mulai tahun ini semester berikut nanti, ada penyajian data yang valid dan betul betul terukur. Kemudian setiap permasalahan atas ketidak capaian PAD harus pihak BP2RD mampu mengayomi dan mengetahui serta bagaimana solusi,”sambungnya.

Rizal menambahkan ada sebagian aset sudah diambil alih pemerintah Provinsi, tapi ternyata ada regulasi masih membolehkan ruang itu dan hasil pendapatan masih bisa dikelola Pemkot Ternate.

“Jadi hari ini bilang dinas A tidak tercapai seolah-olah saling menyalahkan. Saya melihat capaian PAD tahun lalu dan sekarang tahun ini agak turun khusus semester II, memang target berbeda itu artinya kinerja OPD pengelola PAD harus terus genjot,” harapnya.(ian/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *