Beritadetik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, menerima penghargaan untuk kategori daerah tersukses menurunkan Prevalensi Stunting di Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan yang diserahkan Wakil Gubernur Maluku Utara Ir. M. Al Yasin Ali, diterima langsung oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu Ramli, bertempat di aula lantai 2, Red Corner Cafe N Resto Ternate, Kamis (23/2/2023).
Kegiatan tersebut ikut dihadiri sejumlah pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov dan juga dari Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
Perwakilan Pemkab Taliabu sendiri selain Wabup Ramli, hadir pula, Ketua PKK Pulau Taliabu Ny, Zahra Yolanda Ajzira Mus, Sekda Salim Ganiru, Kadis Kesehatan Kuraisia Marsaoly, Kadis PUPR Suprayidno serta beberapa pimpinan OPD lainnya.
Wakil Bupati Ramli, usai menerima piagam penghargaan kepada wartawan mengatakan, masalah penaganan stunting memang menjadi perhatian serius bagi Pemda Taliabu dalam beberapa tahun terakhir.
Ramli menjelaskan bahwa pasca dikukuhkannya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten/Kota di Maluku Utara, TPPS Taliabu sendiri langsung mengambil langkah-langkah cepat di lapangan.
“Di Kabupaten Pulau Taliabu sendiri peran semua sektor terutama OPD terkait dilibatkan full dalam masalah penaganan stunting ini, jadi tidak hanya dinas kesehatan yang dibiarkan berjuang sendiri,”ucap Wabup.
Wabup yang juga pensiunan Polri itu bilang, penghargaan yang diterima Pemkab Taliabu terkait penanganan stunting tak terlepas dari kerja keras di semua instansi Pemkab Taliabu saat ini.
Senada dengan Wabup Ramli, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly mengatakan, data hasil survei angka stunting Taliabu selama tahun 2022 mencapai 32,5 persen.
Dari data yang ada, Pemerintah Pulau Taliabu mampu menekan hingga di posisi 23,5 persen, atau turun 11,5 persen.
Kuraisia mengaku bahwa upaya Pemda dengan lintas sektor dalam menurunkan angka stunting tidak terlepas dari kerja sama atau kekompakan OPD terkait di Pemda Taliabu.
“Meski Taliabu terkendala masalah rentang kendali untuk menjangkau semua desa dan kecamatan, namun itu tak jadi penghalang bagi kami dalam menangani masalah ini,”ujarnya.
Dia menambahkan terkait soal anggaran tidak ada masalah, karena setiap OPD terkait punya anggarannya, jadi tidak terfokus di dinas kesehatan.(*/red).
Editor : Ridho Arief
