Halbar, beritadetuk.id – Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Halmahera Barat, Maluku Utara, sesali dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 208 Miliar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat (Halbar) Tahun 2022, karena tidak memihak pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK).
“Dana Pinjaman PEN Pemda Halbar sebesar 208 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi nampaknya tidak memihak pada Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM), sebagaiman yang sudah di atur dalam PMK. Anggaran ini nampaknya Pemda fokuskan untuk infrastruktur, “ucap Ketua Aliansi Gerakan Rakyat (GRAK) Halmahera Bara, Grek Bessy, Senin, (28/03/2022).
Grek bilang, hal ini membuat Masyarakat Halmahera Barat semakin resah, terkhususnya pelaku UMKM.
Aktifis Halmahera Barat anti korupsi ini juga menjelaskan, bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 105 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional diperuntuhkan khusus untuk UMKM dan Bantuan Sosial (Bansos).
“Bukan untuk infrastruktur. Karena ini masa Pandemi, jadi alokasi dana pinjaman PEN ini harus mengarah ke pengusaha kecil dan masyarakat bawa, “jelasnya.
Grek membeberkan, bahwa dana Pinjaman 208 Miliar yang suda menjadi fokus Pemda Halbar di sektor infrastruktur tersebut, pun terbalik lagi
“Kami menduga, nampaknya anggaran PEN yang difungsikan ke sektor infrastruktur, justru terbalik lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bupati Morotai. Lalu apa yang mau dipulihkan di Halbar?. Cita-cita dari PEN dan harapan masyarakat Halbar nyaris terbalik, “sebutnya.
Oleh karena itu, Lanjut Grek, dirinya memberikan saran kepada Pemda Halmahera Barat, bahwa dana PEN harusnya lebih fokus pada pasar desa dan di sektor ekonomi lainya, agar yang di maksudkan dengan pemulihan ekonom secara nasional dapat terealisasi dengan baik dan merata, “tutupnya. (bix/red).
