Front Masyarakat Haltim Bersatu saat menggelar aksi di kantor Bupati, Senin (10/5/2021).
Haltim || Beritadetik.id — Meski baru seumur jagung mengambil alih tongkat kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim) periode 2021/2024, kini sejumlah kebijakan Ubaid Yakub dan Anjas Taher mulai disorot.
Pasalnya, salah satu kebijakan yang menuai pro dan kontra adalah proses seleksi jabatan pimpinan Tinggi pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Halmahera Timur yang dianggap sarat dengan praktek nepotisme.
Hal ini disampaikan Puluhan elemen Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Masyarakat Halmahera Timur Bersatu (FMHTB) Haltim melalui aksi yang digelar di depan kantor Bupati Haltim, Senin (10/5).
“Mencermati proses seleksi jabatan sekda yang mulai dilaksanakan sejak 19 April hingga 5 Mei 2021 pekan kemarin, kami menilai pihak Pantia tidak transparan tidak selektif secara jujur dan benar,”kata Koorlap Aksi, Zulkifli Djafar.
Dia menilai, langkah panitia meloloskan Tiga peserta, masing-masing Ricky Chairul Richfat, Din Adjision, dan Ismail Mahmud ini penuh dengan keganjalan, serta tidak transparan dan diwarnai praktek kolusi dan nepotisme.
“Kami minta kepada Bupati Halmahera Timur agar meninjau kembali hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda Haltim yang diumumkan pihak Panitia Seleksi (Pansel), sebab proses dan hasil yang diumumkan, cacat etik serta jauh dari objektifitas,”tandasnya.(ono/red).
