Beritadetik.id – Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Halbar, James Uang di RSUD Jailolo. Ia menilai sidak tersebut bukan solusi, melainkan upaya pengalihan isu dari persoalan serius terkait pengelolaan anggaran rumah sakit.
Sahrir menegaskan bahwa persoalan utama yang harus dibuka ke publik adalah transparansi anggaran, bukan sekadar kunjungan seremonial.
“Data sudah jelas. Total belanja BLUD mencapai Rp19,3 miliar, dan belanja obat sekitar Rp4,6 miliar. Tapi kenapa masih terjadi kelangkaan obat? Ini yang harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya pendapatan RSUD Jailolo yang mencapai lebih dari Rp22 miliar, termasuk dari BPJS. Menurutnya, angka tersebut seharusnya cukup untuk menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
“Kalau uang masuk besar, tapi pelayanan masih bermasalah, maka ada yang tidak beres dalam pengelolaannya. Ini tidak bisa ditutup-tutupi dengan sidak,” ujarnya.
Atas dasar itu, Sahrir secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel terkait belanja obat dan pengelolaan dana BLUD untuk diaudit secara keseluruhan.
“Kami minta Kejaksaan Negeri Halmahera Barat segera memanggil dan memeriksa Dirut RSUD, dr. Novimaryana Drakel. Ini penting untuk memastikan apakah anggaran digunakan sesuai peruntukan atau ada indikasi penyimpangan,” tegas Sahrir.
Ia juga menilai bahwa jika tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum, maka kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Halmahera Barat akan semakin menurun.
“Jangan sampai rakyat terus jadi korban. Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus diusut sampai tuntas,” tambahnya.
Sahrir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan,” pungkasnya.(pte/red).
