Beritadetik.id – Rencana proyek rehabilitasi ringan dua ruang kelas di SMA Negeri 1 Pulau Morotai yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga kini belum juga dikerjakan. Padahal, proyek vital ini telah dijadwalkan dan dianggarkan sejak awal tahun 2025.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Morotai, Jabir Hi Salim, menyampaikan kekecewaannya saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, 8 Oktober 2025. Ia membenarkan adanya alokasi anggaran dari provinsi untuk dua lokal pembangunan atau rehabilitasi ringan ruang kelas.
“Ada dua lokal pembangunan dua ruang kelas yang anggarannya dari provinsi, hanya saja sampai saat ini mereka belum melakukan pekerjaan. Jadi itu rehab ringan saja,” ujar Jabir Salim.
Jabir menjelaskan bahwa proyek tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak ketiga, bukan oleh pihak sekolah.
“Itu pihak ketiga dan bukan pihak sekolah yang kelola. Dan itu untuk tahun ini 2025. Kemarin juga dari provinsi ada yang datang periksa, hanya saja sampai saat ini progres pekerjaannya belum jalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa beberapa bulan lalu sempat ada pihak yang datang melakukan koordinasi untuk memulai pekerjaan. Namun, untuk nilai anggaran pasti dari dua lokal rehabilitasi tersebut, pihak sekolah mengaku tidak tahu.
“Padahal di beberapa bulan lalu itu ada yang datang koordinasi mau lakukan pekerjaan. Dan untuk nilai anggaran dua lokal itu kami pihak sekolah tidak tahu,” tuturnya.
Rencana rehabilitasi dua ruang kelas tersebut meliputi penggantian atap seng, plafon, hingga perbaikan sebagian tembok.
“Itu nantinya akan diganti semua seperti seng, plafon, dan ada juga tembok. Jadi kami di SMA negeri 1 untuk tahun 2025 ini hanya dapat dua lokal itu saja atau dua ruang kelas,” tambahnya.
Mengingat kebutuhan mendesak akan ruang belajar, Jabir Salim berharap agar pihak pelaksana segera memulai pekerjaan. Keterbatasan ruang kelas menjadi kekhawatiran utama, apalagi jika pengerjaan baru dimulai saat semester ajaran baru telah berjalan.
“Maka saya selaku Plt Kepala Sekolah mau agar pekerjaan bangunannya dipercepat, karena takutnya di saat pekerjaan itu sudah masuk semester. Sementara ruang kelas yang ada sekarang sesuai dengan jumlah siswa dan tidak ada ruang yang lebih,” tutupnya, mendesak Pemerintah Provinsi dan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk segera bertindak.(*)
