Beritadetik.id – Pelaksanaan Morotai Festival (Morvest) 2026 menuai perhatian publik. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Pasifik Morotai, Alwadud Lule, mengimbau seluruh pihak agar tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan masukan konstruktif terkait gelaran tahunan tersebut.
Alwadud menegaskan, program pelayanan dasar dan pelaksanaan Morvest tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing telah memiliki porsi serta alokasi anggaran sendiri. Menurutnya, fokus perdebatan seharusnya diarahkan pada transparansi, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang perlu kita lakukan bukan hanya memberikan kritik, tetapi juga menyampaikan masukan agar program pelayanan dasar dan pelaksanaan Morotai Festival tidak dipertentangkan. Keduanya telah memiliki porsi dan anggaran masing-masing. Pertanyaannya, setiap kita dapat berbuat apa dengan adanya event ini,” ujar Alwadud kepada awak media, Kamis (15/10/2026).
Lebih jauh, Alwadud menilai Morvest harus dipandang sebagai momentum strategis untuk menguji kesiapan Morotai dalam membangun pariwisata berkelanjutan, sekaligus memperkuat peluang masuk ke dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2027.
“Morotai memiliki modal besar berupa kekayaan laut, wisata bahari, peninggalan sejarah Perang Dunia II, dan kebudayaan lokal. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi itu dikemas menjadi daya tarik wisata yang mampu mengundang kunjungan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memperkuat posisi Morotai sebagai destinasi unggulan Indonesia,” jelasnya.
Menanggapi polemik penolakan Morvest yang berkembang di media sosial maupun media massa, Alwadud menilai hal itu perlu dijawab melalui diskusi yang lebih substantif. Walaupun kritik terhadap prioritas anggaran tetap penting, masyarakat dan organisasi juga perlu mempertimbangkan konsekuensi terhadap strategi promosi daerah jika agenda unggulan tersebut ditiadakan.
Ia menambahkan, konsistensi penyelenggaraan, keunikan atraksi, kualitas pengelolaan, serta dampak ekonomi menjadi syarat mutlak jika Morotai ingin menembus agenda pariwisata nasional.
Di tengah tantangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morotai yang masih minim, sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu jalan utama untuk memperluas aktivitas ekonomi. Morvest 2026 berpotensi membuka ruang usaha bagi UMKM, pelaku kuliner, transportasi, penginapan, hingga jasa wisata.
Alwadud pun mengajak setiap individu dan organisasi kepemudaan untuk mengambil peran aktif, mulai dari memberikan masukan konsep, mengawal transparansi anggaran, mendorong keterlibatan warga, hingga melakukan evaluasi dampak kegiatan.
“Pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukan sekadar apakah Morvest perlu dilaksanakan, melainkan apa yang dapat kita lakukan bersama agar kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat. Bagaimana mendorong keterlibatan UMKM, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan festival tidak berhenti sebagai agenda seremonial,” pungkasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Alwadud mengingatkan bahwa kekayaan laut dan sejarah Morotai yang bernilai tinggi tidak akan berkembang dengan sendirinya tanpa strategi promosi, pengelolaan destinasi yang baik, serta kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat. (*)
