Beritadetik.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pulau Morotai melayangkan catatan kritis terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Sikap tegas tersebut ditegaskan saat Rapat Paripurna Persetujuan Bersama atas Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morotai, Muhammad Riski.
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Pulau Morotai, Yafet Sidigol, menyatakan bahwa kendati pihaknya mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Morotai dalam merampungkan penyusunan draf anggaran, apresiasi tersebut harus diiringi komitmen kuat agar pengalokasian anggaran tepat sasaran.
“Berdasarkan kalkulasi postur anggaran yang dibahas, pendapatan daerah Morotai terkoreksi naik menjadi kisaran Rp556,936 miliar usai mendapat suntikan tambahan sekitar Rp20,170 miliar. Sementara itu, pada struktur pembiayaan, penerimaan tercatat berada di angka Rp8,905 miliar dan pengeluaran pembiayaan menembus Rp33,580 miliar,” jelasnya.
Menyikapi eskalasi angka tersebut, Yafet mendesak pemerintah daerah agar bersikap akuntabel serta terukur dalam merealisasikan belanja daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah agar memfokuskan pemanfaatan anggaran secara bertanggung jawab, proporsional, dan selaras dengan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat yang telah direncanakan,” tegas Yafet saat membacakan pandangan akhir fraksi.
Ia menggarisbawahi bahwa setiap rupiah dalam postur APBD-P wajib diorientasikan pada sektor-sektor esensial, meliputi pembenahan infrastruktur dasar, akselerasi pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dan optimalisasi destinasi pariwisata. (*)
