Beritadetik.id – Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggelar aksi demonstrasi dengan mengepung kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pulau Morotai pada Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian tanah adat dan milik masyarakat seluas 1.125 hektare yang dinilai telah dirampas.
Suasana aksi sempat memanas ketika massa menerobos masuk dengan cara memanjat pagar kantor ATR/BPN Pulau Morotai. Sambil berorasi, para pengunjuk rasa mendesak agar penerbitan sertifikat yang diusulkan oleh TNI-AU Leo Wattimena segera dihentikan. Sebagai bentuk kekecewaan, massa juga membakar sejumlah ban di dalam halaman kantor pertanahan tersebut.
Koordinator aksi, Mahmud Kiat, dalam orasinya melontarkan kritik tajam kepada Kepala BPN Pulau Morotai agar bekerja dengan berlandaskan keadilan demi kepentingan rakyat.

“Kepala BPN Pulau Morotai sebagai anak bangsa Indonesia dan saya juga sebagai orang Indonesia, saya mau bilang kepada Anda, tugas bapak di Pulau Morotai itu bukan memperpanjang umur kekuasaan, tetapi bekerjalah dengan baik dan bebaskanlah tanah rakyat yang telah dirampas, umur Anda pasti panjang,” ungkap Mahmud.
Mahmud menegaskan, keberanian untuk menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak rakyat Morotai merupakan ujian moral serta keimanan. Ia juga mengingatkan kembali rekomendasi resmi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait status lahan sengketa tersebut.
“Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengeluarkan rekomendasi bahwa lahan seluas 433 hektare harus dikembalikan kepada rakyat Pulau Morotai. DPRD telah mengkaji lewat lembaga hukumnya untuk meminta kepada lembaga BPN Pusat agar memfasilitasi pada tanggal 20 ini segera mengembalikan 433 hektare lahan tersebut,” tegas Mahmud.
Menutup pernyataannya, Mahmud mengimbau kepada seluruh pemilik lahan yang hadir untuk segera mengurus pembuatan sertifikat hak milik mereka. Ia memberikan peringatan keras jika pihak BPN Morotai mangkir atau tidak kooperatif dalam melayani proses tersebut.
“Sekali lagi, cara kami datang hari ini adalah cara rakyat Indonesia yang mengakui undang-undang. Tapi kalau kemudian rakyat Indonesia menuntut dengan cara undang-undang dan itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka kami anak canga akan datang dengan cara “canga” (cara perjuangan tradisional) sebagaimana kami memerdekakan Indonesia,” tandasnya. (*)






















































































