Beritadetik.id – Konflik agraria berkepanjangan antara masyarakat Pulau Morotai dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU) Leo Wattimena kembali memanas. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) di depan kantor pertanahan berujung pada perdebatan sengit terkait status kepemilikan lahan yang telah bersengketa selama 42 tahun.
Konflik yang berakar sejak tahun 1984 ini hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian dari negara. Berdasarkan aspek geografis, sengketa ini melibatkan setidaknya tujuh desa di Kecamatan Morotai Selatan, meliputi Desa Totodoku, Joubela, Wawama, Darame, Daruba, Gotalamo, dan Muhajirin.
Dari total luas wilayah 1.125 hektare yang diklaim oleh pihak TNI-AU, gejolak kian memuncak setelah pada tahun 2017 TNI-AU mengusulkan penerbitan sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa sepengetahuan masyarakat.

Hasilnya, seluas 681,7 hektare lahan telah tersertifikasi tersebar di sejumlah titik seperti kawasan Bandara, Runway, RAAF, Victoria Camp, dan Marice Camp. Sementara itu, sisa lahan seluas 443,3 hektare masih belum tersertifikasi.
Massa aksi menilai langkah tersebut melanggar berbagai regulasi pertanahan yang melarang lembaga negara melakukan pencatatan tanah tanpa prosedur dan persetujuan warga setempat, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, hingga PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara (BMN).
Menanggapi tuntutan massa, Rifai, salah satu pejabat Kantor ATR/BPN Pulau Morotai, menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk mencari solusi bersama atas persoalan tersebut. Namun, terkait polemik poligon AURI, ia menegaskan bahwa data tersebut bukanlah produk murni dari instansi pertanahan.
“Jadi ada usaha di sini, semangat dan kritik yang ditujukan ke kami untuk bagaimana cara kita cari solusi ini. Terkait tuntutan yang sudah disampaikan ke pimpinan soal poligon AURI, itu bukan data pertanahan,” ungkap Rifai saat menemui massa aksi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pihak yang paling berwenang untuk menerjemahkan peta poligon tersebut adalah pihak TNI-AU sendiri. Terkait sertifikat yang telah terbit, Rifai mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi digital resmi guna melakukan pengecekan secara mandiri.
“Terkait sertifikat yang sudah terbit, mungkin kami sekaligus mengedukasi, itu bukan informasi dari kita. Kan sudah ada aplikasi Sentuh Tanahku, bidang-bidang tanah mana yang sudah terbit bisa Bapak/Ibu cek saja. Mungkin yang sudah terbit sertifikat itu di kawasan perumahan dan runway,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak BPN masih bersikap hati-hati dalam memastikan indikasi konflik yang melibatkan warga di sekitar kawasan bandara. “Jadi kami mungkin agak kehati-hatian di situ, oke itu saja,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Komite Masyarakat Lingkar Bandara (KMLB) Pulau Morotai, Luter Djaguna, dengan tegas menyebut bahwa SK Nomor 103 Tahun 2017 terkait Barang Milik Negara (BMN) tersebut cacat hukum dan ditempuh secara inprosedural.
“Kenapa cacat hukum? Kalau sertifikat terbit seluas 681,7 hektare, di mana batasnya? Di mana pelepasan haknya? Di mana berita acara pelepasan? Dan dampaknya ke desa-desa apa saja?” tanya Luter.
Luter juga merujuk pada produk hukum dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yakni Keputusan DPD RI Nomor 62 Tahun 2023 dan putusan terbaru Nomor 25 Tahun 2026. Menurutnya, dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pengelolaan BMN dan kawasan perkantoran bupati berdiri di atas tanah masyarakat, bukan milik TNI-AU Leo Wattimena.
“Pasca pertemuan dengan Wakil Presiden ke sini, sudah saya sampaikan masalah ini dan kita diundang tanggal 14 November 2026. Putusan terbaru adalah DPD RI Nomor 25 Tahun 2026, di situ sudah jelas menjelaskan bahwa segera dikembalikan 443,3 hektare yang belum bersertifikat,” tegasnya.
Kritik tajam juga diarahkan kepada BPN Morotai. Luter menyoroti kejanggalan di mana pemukiman warga Desa Gotalamo di deretan Balai PU telah mengantongi sertifikat, namun di sisi lain permohonan sertifikasi dari warga baru kerap ditolak oleh BPN dengan alasan terhalang poligon.
Ia menyebut ada oknum internal BPN berinisial Ali dan Ari yang menyatakan bahwa permohonan warga tidak dapat diproses karena masuk dalam poligon AURI. Padahal, merujuk pada historis tahun 1950, wilayah operasional AURI tercatat hanya seluas 300 hektare.
“Bagaimana dengan masyarakat yang sudah membayar pajak sekian banyak, kok BPN masih tunduk dengan AURI? Makanya saya selaku Ketua KMLB sekaligus ketua adat mau sampaikan hari ini, pertanahan marilah bersatu dengan rakyat. Bantulah masyarakat, sudah 42 tahun pemukiman yang ada di Gotalamo itu, segera diproses sertifikatnya,” pungkas Luter. (*)





















































































