Beritadetik.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi mengusulkan pengalihan status bagi 900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke pemerintah pusat. Langkah ini dipersiapkan dalam rangka peningkatan status pegawai tersebut menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengonfirmasi bahwa berkas permohonan pengalihan status tersebut telah dikirimkan. Namun, pihaknya kini masih menunggu keputusan serta petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk yang paruh waktu ini, kami belum menerima surat edaran terbaru dari pusat. Meski begitu, permintaan sudah kami usulkan dan saat ini tinggal menunggu proses lebih lanjut,” ujar orang nomor tiga di lingkungan birokrasi saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).
Amad menegaskan bahwa Pemda Pulau Morotai berkomitmen penuh mengikuti seluruh prosedur dan regulasi yang ditetapkan pusat, termasuk terkait skema pembiayaan maupun pembayaran gaji para pegawai nantinya.
“Kita tetap ikuti prosedur dan arahan dari pemerintah pusat. Kalau memang aturannya seperti itu, pada prinsipnya daerah tetap siap,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai, Basirum Umaternate, memastikan bahwa kuota yang diajukan tidak mengalami perubahan dari data penetapan awal.
“Jumlah peserta PPPK paruh waktu yang diusulkan ke pusat tetap sama seperti pengumuman sebelumnya, yakni kurang lebih sebanyak 900 orang. Angka itu sudah final dan tidak berubah,” pungkas Basirum. (*)
