Beritadetik.id – Tiga organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Morotai, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) membawa gelombang protes ke Gedung DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai pada Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan desakan tegas agar Pemda dan DPRD segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menuntaskan sengketa lahan yang melibatkan lanud TNI-AU Leo Wattimena dengan masyarakat setempat.
Selain dua persoalan utama tersebut, Cipayung Plus Morotai juga melayangkan 12 tuntutan krusial lainnya terkait isu-isu mendasar warga. Tuntutan tersebut meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan talud, perizinan rumpon, pengawasan pariwisata, perbaikan jalan ruas Sabatai-Sabala dan jalan alternatif di Desa Sakita Morotai Utara, penanganan abrasi pantai, kejelasan anggaran festival budaya Morofest, penyediaan sumur bor, pembenahan tambatan perahu, implementasi Perda Pencegahan Kekerasan Seksual, hingga penolakan tegas terhadap aktivitas tambang pasir besi.
Ketua IMM Cabang Pulau Morotai, Badar, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh masalah-masalah klasik yang hingga kini seolah dibiarkan tanpa solusi konkret. Menurutnya, kesenjangan dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat Morotai menjadi cerminan bahwa arah pembangunan daerah saat ini perlu dievaluasi total.
“Kami tidak menolak pujian untuk hal-hal yang telah berjalan baik. Namun, kritik adalah wujud kepedulian yang tulus. Janji-janji politik terasa semakin jauh dari kenyataan di lapangan. Sangat wajar jika rakyat mulai bertanya, ke mana sebenarnya arah pembangunan yang selama ini kita perjuangkan bersama?” tegas Badar dalam orasinya.
Lebih lanjut, Badar menekankan pentingnya pembangunan yang dampaknya nyata dan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Morotai, bukan sekadar angka atau formalitas di atas kertas.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat bagus di atas kertas atau di dalam pidato. Hasilnya harus terasa hingga ke dapur rakyat, di jalan-jalan yang dilalui anak-anak sekolah setiap hari, dan di setiap ruang hidup warga yang aman serta terjamin,” lanjutnya.
Mengingat sisa masa jabatan pemerintahan yang terus berjalan, massa aksi mengingatkan para pengambil kebijakan agar tidak mengabaikan amanat publik dan memanfaatkan sisa waktu untuk melakukan pembenahan nyata.
“Dua tahun ke depan pintu perbaikan masih terbuka dan kesempatan belum tertutup. Akan tetapi waktu terus berjalan. Amanat rakyat bukanlah hak istimewa untuk dibanggakan, melainkan tanggung jawab besar yang wajib ditunaikan,” bebernya.
Di akhir pernyataannya, massa aksi mengingatkan agar pihak legislatif dan eksekutif memandang aspirasi masyarakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai kompas penunjuk arah kebijakan. Mereka berharap pemerintah dapat membuktikan komitmen nyata dalam menghadirkan perubahan yang adil, unggul, sejahtera, merata, dan berpihak kepada rakyat yang telah menaruh harapan besar. (*)
