Beritadetik.id – Kopra Institute melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Kekecewaan ini dipicu oleh batalnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan DPRD setempat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Direktur Kopra Institute, Faisal Habeba, menilai ketidakhadiran BKD dalam agenda krusial tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dugaan keterlibatan pejabat publik dalam aktivitas judi online.
“Tujuan dari RDP yang sudah dijadwalkan DPRD dengan BKD hari ini, ternyata dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD bahwa BKD tidak ada di tempat dan agendanya keluar daerah,” kata Faisal kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Menurut Faisal, RDP tersebut sangat penting karena bertujuan untuk meminta penjelasan resmi dari BKD terkait dugaan kasus yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Kopra Institute beserta sejumlah alat bukti.
“Maka secara kelembagaan Kopra Institute kami kecewa. Karena esensi RDP itu mempertanyakan ketegasan BKD terkait jawaban konkret atas masalah ini dengan alat-alat bukti yang kami sampaikan,” ujarnya.
Faisal menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menggiring opini tanpa dasar. Ia mengaku sangat menyayangkan lambatnya respons dari bupati maupun BKD yang hingga saat ini belum menunjukkan langkah konkret atau sikap tegas.
“Kami tidak main-main. Karena sampai sejauh ini dugaan isu judi online yang kami laporkan juga belum ada sikap serius dari pemerintah daerah, dalam hal ini respons bupati dan BKD,” tegas Faisal.
Melihat mandeknya komitmen eksekutif, Kopra Institute mendesak DPRD Morotai untuk segera mengambil langkah politik yang lebih tinggi, salah satunya dengan membentuk panitia khusus (Pansus).
“Kami mendesak kepada lembaga rakyat yakni DPRD sebagai lembaga pengawasan eksekutif untuk tidak main-main mengawal persoalan ini. Jika RDP hari ini jadi, kami sebenarnya ingin mendesak DPRD untuk segera melakukan pansus terkait dugaan masalah yang melibatkan pejabat daerah tersebut,” ucapnya.
Di akhir penyataannya, Faisal mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus ini akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa tindak lanjut yang jelas, publik dipastikan akan menilai pemerintah daerah tidak memiliki keberanian untuk mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran yang menyeret pejabat publik mereka sendiri. (*)
