Beritadetik.id – Menghadapi potensi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi meningkatkan suhu udara dan menurunkan curah hujan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah proaktif.
Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pulau Morotai diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah masing-masing.
Instruksi ini merujuk pada surat resmi dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Morotai tertanggal 15 April 2026. Mengingat kondisi cuaca ekstrem yang berisiko memicu titik api, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.
Kasatpol PP Kabupaten Pulau Morotai, Akri Wutiwijaya, menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan tujuh poin langkah mitigasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah desa.
”Kami melarang keras segala bentuk pembakaran lahan untuk pembukaan kebun atau kegiatan lainnya,” tegas Akri, Senin (20/4/2026).
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Akri memaparkan sejumlah langkah strategis yang harus segera direalisasikan di tingkat desa:
• Pengaktifan Satgas Desa: Membentuk atau mengaktifkan kembali Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap desa.
• Patroli Rutin: Melakukan pengawasan intensif, khususnya di wilayah yang telah dipetakan sebagai area rawan kebakaran.
• Kesiapan Sarana: Menyiapkan peralatan pemadaman sederhana, seperti alat manual, serta memastikan ketersediaan tangki air dan akses ke sumber air terdekat.
• Koordinasi Lintas Sektoral: Membangun jalur komunikasi cepat dengan instansi terkait, seperti BPBD, TNI/Polri, dan Dinas Kehutanan.
• Sistem Pelaporan Responsif: Menerapkan prosedur pelaporan yang cepat kepada Satpol PP-Damkar Kabupaten Pulau Morotai segera setelah ditemukan tanda-tanda kebakaran.
Akri menambahkan bahwa penanganan karhutla memerlukan tanggung jawab kolektif. Seluruh Kepala Desa diharapkan mampu memimpin upaya pencegahan ini di tingkat lokal guna meminimalisir dampak kerugian lingkungan maupun sosial yang mungkin timbul akibat kebakaran.
“Kami ingin memastikan seluruh elemen masyarakat, terutama di tingkat desa, memiliki kesiapan yang matang agar tidak terjadi kebakaran yang meluas,” pungkasnya. (*)
