Beritadetik.id – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, secara resmi mendorong seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya utama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah potensi kebocoran pada sektor pajak dan retribusi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam rapat koordinasi bersama pimpinan OPD yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Pulau Morotai pada Senin, 6 April 2026.
Dalam arahannya, Rusli menjelaskan bahwa melalui sistem elektronifikasi, seluruh transaksi keuangan pemerintah-mulai dari penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga retribusi pasar-akan dialihkan ke sistem digital atau nontunai.
”Sistem ini sangat efektif untuk mencegah praktik pungutan liar dan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat masuk secara utuh ke kas daerah,” tegas Rusli di hadapan para pimpinan OPD.
Bupati mengakui bahwa transformasi dari sistem manual ke elektronik membutuhkan proses adaptasi yang tidak sebentar. Namun, ia menekankan bahwa perubahan ini merupakan kebutuhan mendesak demi menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dengan sistem digital, masyarakat dapat membayar pajak lebih mudah melalui berbagai kanal tanpa harus datang ke kantor dinas, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, aman, dan terpantau secara sistematis.
Oleh karena itu, Rusli menginstruksikan jajarannya agar tidak hanya terpaku pada penyiapan infrastruktur teknis, tetapi juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ia berharap semua pihak berperan aktif memberikan edukasi mengenai cara penggunaan dan manfaat nyata dari transaksi digital tersebut.
Sebagai penutup, Bupati optimis bahwa pemahaman masyarakat yang baik terhadap perubahan pola pembayaran ini akan membawa dampak positif yang luas.
“Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan terbiasa dengan sistem ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai,” pungkasnya.
**
