Beritadetik.id – Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Pulau Morotai, Moh. Akbar Mangoda, memberikan catatan kritis terhadap pengelolaan aset daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD di ruang rapat kantor DPRD, Kamis (26/2/2026).
Akbar menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat, kreativitas dan langkah strategis dari pimpinan OPD sangat mutlak diperlukan. Ia mendorong agar seluruh potensi pendapatan dikelola secara maksimal untuk menopang beban anggaran daerah.
Salah satu poin utama yang disoroti Akbar adalah mangkraknya operasional Morotai Mall. Ia mempertanyakan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) terkait status bangunan tersebut.
“Morotai Mall seharusnya tidak hanya menjadi sentra ekonomi baru, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Namun, jika terus dibiarkan tidak beroperasi, gedung ini justru membebani APBD karena biaya pemeliharaan dan listrik tetap berjalan setiap tahunnya,” tegas Akbar.
Ia mendesak Disperindagkop-UKM untuk segera mengambil langkah cepat agar pusat perbelanjaan tersebut bisa segera difungsikan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat maupun kas daerah.
Selain masalah mall, sektor perhubungan juga tak luput dari perhatian. Akbar mendorong Dinas Perhubungan untuk lebih serius mengelola sektor parkir sebagai sumber pendapatan potensial. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap pungutan daerah.
“Jika kendalanya adalah payung hukum, segera buat. Apakah itu melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda), intinya harus segera dieksekusi agar tidak ada potensi pendapatan yang hilang,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Akbar mengingatkan bahwa target capaian PAD tahun 2026 sebesar Rp53 miliar bukanlah angka yang kecil. Ia meminta kerja sama yang serius dari seluruh pihak terkait untuk mengejar target tersebut sejak awal tahun.
“Ini angka yang sangat besar. Kita tidak bisa bersantai-santai, harus mulai tancap gas dari sekarang agar target tersebut dapat tercapai demi kesejahteraan daerah,” pungkasnya.(Red)
