Beritadetik.id – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, didampingi Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Perhelatan akbar yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).
Acara strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum ini menjadi ruang pertemuan penting yang mempertemukan jajaran kepala daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh penjuru Indonesia guna menyelaraskan visi pembangunan nasional.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, delegasi dari Kabupaten Pulau Morotai hadir dengan komposisi lengkap sesuai undangan pusat. Tampak hadir di lokasi acara:
Dandim 1514/Morotai
Kapolres Pulau Morotai
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai
Kepala BPS Kabupaten Pulau Morotai
Perwakilan Kejaksaan Negeri
Kehadiran unsur Forkopimda ini menegaskan soliditas kepemimpinan di Pulau Morotai dalam mengawal kebijakan negara di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rusli Sibua menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mengimplementasikan kebijakan yang dihasilkan dalam Rakornas 2026. Menurutnya, forum ini adalah instrumen penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pelayanan publik.
“Kami menyambut baik Rakornas ini sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Kami berkomitmen menjadikan hasil Rakornas sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, demi mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Rusli Sibua.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa Morotai akan memberikan perhatian khusus pada beberapa poin utama yang menjadi arahan Presiden, di antaranya:
Penguatan Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pangan lokal yang mandiri.
Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi dan penguatan sektor unggulan daerah.
Stabilitas Keamanan: Menjaga kondusivitas daerah guna mendukung iklim demokrasi yang sehat.
“Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan aman, kondusif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Morotai,” tutupnya.(red)
