Beritadetik.id – PT. Geo Dipa Energi dikabarkan dalam waktu akan beroperasi di Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara (Malut). Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ini berlokasi di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo.
Menurut informasi yang diperoleh Beritadetik.id, PLTP saat ini tengah memasuki tahap eksplorasi. Proyek ini diproyeksikan tidak hanya menyuplai kebutuhan listrik di Halbar, namun juga mendukung kawasan industri seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah (Halteng).
Dikutip dari website Beritageothermal.com, potensi panas bumi di wilayah Jailolo cukup besar karena berada di kawasan dengan aktivitas vulkanik tinggi, yakni Gunung Berapi Idamdehe dan Jailolo. Potensinya diperkirakan mencapai 75 MW dengan cadangan terduga antara 14,88 MW hingga 50,21 MW.
Proyek ini diharapkan dapat mendorong percepatan transisi energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah timur Indonesia.
Meski demikian, pembangunan PLTP tersebut mendapat penolakan dari Mahasiswa dan Masyarakat Payo Bobo dan Saria (Pabos). Pada Kamis (10/4/2025) lalu, Mahasiswa dan Masyarakat Pabos serta kelompok pemerhati lingkungan menggelar aksi di Kantor Bupati Halbar. Masa aksi menolak kehadiran PT. Geodipa Energi yang akan beroperasi di wilayah tersebut.
Salah satu warga yang juga Mahasiswa, Sahrir Jamsin mengaku bahwa, mereka merasa khawatir dengan dampak buruk yang akan terjadi pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.
Sahrir mengatakan, bahwa masyarakat Pabos dan Idamdehe yang mayoritasnya petani dan nelayan, menilai bahwa proyek geotermal dapat mengancam Sumber Daya Alam (SDA) mereka.
Dengan adanya eksploitasi panas bumi, Sahrir menegaskan, lahan pertanian mereka akan mengalami kerusakan akibat perubahan struktur tanah, sementara pencemaran air dapat mengancam hasil panen dan keberlangsungan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
“Kami hidup dari tanah dan laut. Jika tanah kami rusak dan laut tercemar, bagaimana kami bisa bertahan? Kami tidak bisa menerima proyek ini. Kami tolak kehadiran PT Geodipa Energi,” tegas Oyap sapaannya.
Selain itu, dia juga menyoroti potensi risiko lingkungan seperti gempa bumi minor, amblesan tanah, serta kemungkinan pencemaran udara dan air akibat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.
“Kami khawatir kehadiran proyek ini tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga mengusik keseimbangan ekosistem yang telah lama terjaga,” bebernya.
Masyarakat lanjut Oyap, mendesak agar Pemerintah menghentikan proyek ini dan lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga menuntut adanya transparansi dalam kebijakan pengelolaan SDA serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi pembangunan yang merusak tanah, laut, dan ekosistem bukanlah pembangunan yang berkelanjutan. Kami ingin solusi yang tidak mengorbankan keberadaan kami. Oleh karena itu, waktu dekat kami akan menggelar aksi di Kantor Pusat PT. Geo Dipa,” tegas Oyap yang juga Ketua Umum Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat (Semaindo Halbar) DKI Jakarta.
Warga berharap Pemerintah Daerah segera turun tangan untuk menengahi permasalahan ini dan mencari solusi yang berpihak pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Disisi lain, PLTP tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Dukungan itu disampaikan Bupati Halbar James Uang. James bilang, kehadiran PT Geodipa Energi ini adalah upaya penanganan kendala listrik kedepan.
Menurut Bupati dua periode itu bahwa, suatu Daerah tidak akan berkembang jika tidak ada investor yang masuk.
Politisi Partai Demokrat ini menanggapi kekhawatiran terhadap dampak buruk dari PT Geodipa Energi yang akan beroperasi di wilayah tersebut.
“Tidak ada (Dampak). Kita ini kan sudah pernah melihat langsung di Patuha Bandung. Dan memang titik panas yang di bor di bawah tanaman teh itu memang subur sekali,” ungkap James saat di wawancarai di Desa Todowongi pada Jum’at (11/4/2025) lalu.(pte).
Penulis : Arip M. Samsudin
