Beritadetik.id – Pemerintah Kota Ternate mengalihkan status 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pertanian (Distan) Ternate.
Peralihan status pegawai dinas pertanian ke pusat ini guna mendukung program pemerintah pusat dengan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
“Khusus Kota Ternate, sebanyak 60 orang baik itu ASN maupun PPPK. Mereka dialihkan menjadi pegawai pusat. Oleh karena itu, fungsi tugas bidang penyuluhan sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota,”kata Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, Kamis (3/7).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat bersama Kementerian Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam rapat itu disepakati bahwa puluhan pegawai di bidang penyuluhan siap dialihkan ke pusat karena ada ketentuan khusus.
“Saat ini kami sedang menyiapkan surat untuk menyerahkan semuanya lewat BKPSDM Ternate agar segera dialihkan menjadi pegawai pusat. Semua ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan pangan sesuai visi-misi Prabowo-Gibran,” jelas Thamrin.
Thamrin menambahkan, terhitung mulai 1 Januari 2026, gaji para pegawai ini tidak lagi ditanggung oleh Pemerintah Kota Ternate, karena status kepegawaian sudah berada di bawah pemerintah pusat. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban mereka akan berurusan langsung dengan instansi pusat.
Akibat dari perubahan ini, fungsi Dinas Pertanian Kota Ternate akan menjadi lebih kecil. Thamrin mengusulkan agar dinas digabungkan dengan dinas lain seperti Dinas Pangan atau Dinas Perikanan.
“Apalagi Ternate bukan daerah penghasil, tapi bergerak di sektor jasa. Maka dari tiga dinas, bisa saja dikaji untuk digabung menjadi dua dinas. Ini akan dikaji oleh bagian organisasi, dan diharapkan prosesnya cepat sebelum tahun depan. Penggabungan ini bisa tuntas jika proses penyerahan aset dan pengurusan pegawai yang dipindahkan juga selesai,”ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat empat bidang di Distan Kota Ternate, semuanya bertipe A, yaitu peternakan, perkebunan, penyuluhan, dan hortikultura. Jika fungsi penyuluhan dihapus, maka struktur bidang juga akan menyesuaikan.
“Tinggal bagaimana digabungkan agar tersisa tiga bidang saja. Dengan begitu, ruang kerja dinas ini semakin kecil,” pungkasnya.(ian/red).
