Beritadetik.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kini berada di ujung tanduk.
Yayasan yang menaungi program mulia ini telah menunggak pembayaran bahan pokok senilai puluhan juta rupiah kepada suplayer.
Akibatnya, pasokan bahan makanan terancam terhenti, dan ribuan penerima manfaat berpotensi kehilangan hak mereka.
IR, salah satu suplayer yang memasok sayur-mayur, ayam, ikan, dan rempah-rempah, mengungkapkan kekecewaannya.
“Tahap pertama, kami menyuplai bahan senilai Rp85 juta. Baru dibayar Rp40 juta, sisanya Rp45 juta dijanjikan setelah tahap kedua,” ujarnya pada Selasa, 4 Maret 2025.
Namun, janji tinggal janji. Setelah tahap kedua disuplai, total tunggakan membengkak menjadi Rp98.385.000, dan pihak yayasan tak kunjung melunasi.
“Saya sudah berupaya mengonfirmasi, tapi mereka hanya bilang sedang berusaha,” keluh IR. Padahal, kesepakatan awal adalah pembayaran mingguan, yang kemudian diubah menjadi dua mingguan.
“Ini jelas penipuan, tidak sesuai kesepakatan,” tegasnya. Ia merasa dipermainkan, terutama karena permintaan suplai bahan pokok yang mendadak, yang disertai janji manis pembayaran tepat waktu.
Awalnya, IR diminta menyuplai buah-buahan. Namun, H-1 program MBG berjalan, ia diminta menyediakan bahan pokok lainnya seperti ayam dan sayuran.
Dengan tegas, ia meminta pembayaran dilakukan setiap minggu dan pihak yayasan menyanggupinya. Namun, setelah seminggu berjalan, pembayaran tak kunjung datang.
Pihak yayasan kemudian meminta keringanan untuk membayar setengahnya, dengan janji pelunasan di minggu kedua. Namun, hingga kini, janji tersebut tak kunjung ditepati.
“Saya terus suplai barang karena mereka janji minggu kedua akan bayar lunas sisa minggu lalu dan tagihan minggu kedua,” tutur IR. Namun, setelah selesai, ia hanya menerima berbagai alasan dan janji kosong.
“Mereka hanya bilang sedang berusaha, tapi sampai sekarang tidak bayar,” sesalnya.
Kondisi ini membuat IR sebagai suplayer merasa dirugikan dan mempertanyakan kredibilitas Yayasan MBG dalam menjalankan program penting ini.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, penanggung jawab Yayasan MBG Pulau Morotai, Wendi, tidak memberikan jawaban yang jelas terkait permasalahan tersebut.
Ia justru mengalihkan pertanyaan dan meminta agar berita ini tidak terlebih dahulu dipublikasikan. “Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarokatuh… laporan dari mana, Pak? Iya, supplier siapa ya, Pak?” balasnya saat dikonfirmasi.
Wendi juga meminta untuk bertemu langsung dengan wartawan dan mengimbau agar berita ini tidak dulu dipublikasikan.
“Lebih baik kita ketemu dulu, Pak. Jangan dulu diangkat ke berita,” tandasnya.
Sikap ini menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan mengenai upaya yayasan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran tersebut.
Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Dapur Juanga Yayasan Bakti Bumi Moro, Nana, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran tersebut.
Menurutnya, pada minggu pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yayasan hanya mampu membayar setengah dari total yang seharusnya dibayarkan.
“Keterlambatan ini terjadi karena dana yang tersedia di yayasan tidak mencukupi untuk membayar seluruh supplier. Kami masih menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, saat ini pencairan dari BGN terhambat karena masih ada beberapa dokumen dari seluruh KSPPG se-Indonesia yang bermasalah. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” jelas Nana saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Nana menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyalahkan siapa pun dalam situasi ini.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing, baik dari kami di BGN, yayasan, maupun supplier. Kami berusaha mencari solusi terbaik agar masalah ini dapat segera diselesaikan,” tambahnya.
Terkait kepastian pencairan dana, Nana menyebutkan bahwa jika tidak ada kendala, pembayaran kepada seluruh supplier akan diupayakan pada tanggal 17 Maret.
“Kami telah mendapatkan pemberitahuan terakhir bahwa pencairan dana untuk seluruh KSPPG se-Indonesia akan dilakukan pada tanggal tersebut, selama tidak ada masalah administrasi yang menghambat prosesnya,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai badan baru yang menggunakan anggaran negara, Badan Gizi Nasional menghadapi tantangan dalam mencairkan dana dalam jumlah besar untuk setiap titik dapur yang ada.
“Kami butuh waktu untuk memastikan semua data diproses dengan benar. Ke depannya, kami berusaha agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.(ul)
