Beritadetik.id – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Distrik Unipas, Maluku Utara menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada (17/2/2025).
Mereka menuntut pencopotan Direktur RSUD Ir Soekarno dan Direktur PDAM.
Aksi yang dikoordinir oleh Rian Tatapa ini membawa spanduk bertuliskan “Pemda, DPRD, dan Polres Gagal Morotai Marak Kasus Pemerkosaan”.
Tuntutan mereka didasari oleh berbagai permasalahan yang dianggap menghambat kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai.
Rian Tatapa menyampaikan bahwa Morotai, sebagai kabupaten yang baru melepaskan diri dari Halmahera Utara pada tahun 2008, memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kenyataannya, masyarakat masih jauh dari kata sejahtera dan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan.
Salah satu persoalan utama adalah krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno. Berdasarkan investigasi, pasien dan petugas rumah sakit mengeluhkan bahwa air tidak mengalir selama dua minggu. Pasien rawat inap bahkan harus membeli air galon karena ketiadaan air, padahal pemerintah daerah telah memberikan hibah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
“Jika perihal air bersih tidak disediakan oleh pihak rumah sakit bagaimana bisa kesehatan dapat terjamin pada seorang pasien,” ungkap Rian.
Selain krisis air bersih, masalah lain yang menjadi sorotan adalah kebutuhan nelayan yang tidak terpenuhi, seperti tambatan perahu di Desa Usbar Pantai dan Desa Tiley Kusu.
Padahal, menurut UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi dan memberdayakan nelayan.
Masalah pendidikan juga menjadi perhatian. Di Desa Tutuhu, terdapat sebuah sekolah SMP yang bangunannya masih menggunakan bangunan BUMDes.
Mirisnya, sejak tahun 2021 sekolah ini berdiri, belum ada sentuhan dari pemerintah daerah, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah.
“Padahal dalam regulasi telah diatur dengan jelas dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Sarana Prasarana, sarana prasarana yang dimaksud adalah bangunan sekolah dan kebutuhan yang lainnya,” tegas Rian.
Tak hanya itu, masalah pencabulan dan pemerkosaan juga menjadi isu hangat di masyarakat Morotai.
Rian menyebutkan bahwa korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Pulau Morotai, namun hingga saat ini belum ada titik terang dan pelaku masih berkeliaran di lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu, Samurai Maluku Utara Distrik Unipas menuntut:
Segera copot direktur RSUD Ir Soekarno.
Segera copot direktur PDAM.
Selesaikan masalah air bersih di Desa Pandanga dan Juanga.
Segera selesaikan krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno.
Segera lakukan pengadaan sumur bor di RSUD Ir Soekarno.
Segera copot kadis DKP.
Segera buat tambatan perahu di Desa Tiley dan Usbar Pantai.
Segera hadirkan transportasi siswa di Desa Pilowo.
Segera buat bangunan sekolah SMP Tutuhu.
Segera tangkap pelaku pencabulan dan pemerkosaan.
DPRD segera sahkan PERDA tentang perlindungan perempuan dan anak.
Kapolda Malut segera evaluasi Kapolres Morotai. (*)
