Pemkot Ternate Launching E-Katalog Lokal pada Perayaan HUT RI ke-77

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate, Yunita Rahman.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate, Yunita Rahman.

TERNATE, beritadetik.id – Pemerintah Kota melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Ternate melaunching E-Katalog, atau aplikasi promosi barang/jasa secara digital.

Aplikasi ini bertujuan mempermudah para pelaku usaha dan perseorangan dan badan usaha di Kota Ternate dalam mempromosikan barang jualannya.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate, Yunita Rahman mengatakan, aplikasi tersebut dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil
dan koperasi.

Bacaan Lainnya

“Ini untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/Jasa pemerintah,”jelasnya.

Dikatakan E-Katalog Lokal untuk mendorong geliat para pelaku UMKM dan mendorong perkembangan serta pemberdayaan UMKM baik yang berbadan usaha atau perorangan.

Ia menjelaskan, proses pengadaannya akan lebih efisien dan lebih memudahkan pihak-pihak di dalam E-Katalog untuk bertransaksi, termasuk meningkatkan dan mendukung pelaku UMKM di Kota Ternate.

“E-Katalog itu aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP, itu semacam etalase. Jadi nanti dari dinas-dinas bisa belanja di situ, sehingga nanti dorang bisa transaksi langsung dengan penyedia,”jelasnya.

Selain itu, lanjut Yunita, pihaknya telah menyiapkan etalase untuk belasan produk, diantaranya : service kendaraan, pakaian dinas dan kain tradisional, makan minum, jasa kebersihan, jasa keamanan.

Tidak hanya itu, etalase ini juga untuk beton ready mix, bahan pokok, bahan material, aspal, alat tulis kantor, souvenir, seragam sekolah, hewan ternak, peralatan dan perlengkapan komputer, percetakan/penggandaan, dan furnitur/mebeler.

Terkait dengan itu Pemkot mengimbau kepada seluruh OPD dan instansi vertikal lainnya untuk melakukan transaksi melalui E-Katalog Lokal Kota Ternate.

“Ini untuk mendorong upaya transparansi, akuntabilitas, efesien, efektif dan keadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,”pungkasnya. (red.)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *