Morotai, beritadetik.id – Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB) bersama (Hippmamoro) melakukan rapat koordinasi dengan Pj Bupati Muhamad Umar Ali, Kamis (9/6/2022).
Pertemuan ini membicarakan terkait agenda kunjungan DPD RI di Kabupaten Pulau Morotai, perihal mengidentifikasi areal lahan seluas 1.125 H yang disengketakan masyarakat dengan TNI AU di wilayah setempat.
“Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan KPMLB setelah hering secara Virtual bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada Mei 2022 kemarin,”kata Ahmad Peklian, Ketua (KPMLB).
Ahmat bilang, DPD RI dalam waktu dekat akan berkunjung di Pulau Morotai selain melihat areal yang di persengketakan, DPD RI juga akan memeriksa dokumen hak kepemilikan lahan.
Selain itu, KPMLB akan berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.
“Lahan yang sudah di kapling oleh TNI AU tetapi belum di sertifikatkan masyarakat meminta untuk di kembalikan sebanyak 4.83 H,”ujarnya.
Selain itu ada 6.42 H lahan lainnya akan dibawa ke ranah pengadilan untuk mendapat kepastian hukum.
Diketahui, rapat kordinasi yang berlangsung mendapat respon baik oleh Pj Bupati Umar Ali dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan kesepakatan.
Pj Bupati Morotai, Umar Ali mengatakan, penyelesaian masalah sengketa lahan ini membutuhkan proses.
“Untuk lakukan gugatan, butuh proses yang panjang, karena harus siapkan pengacara, data atau dokumen lainnya secara lengkap,”terang Umar.
Kesempatan itu Umar juga meminta KPMLB agar memasukkan nama-nama keterwakilan untuk mengurus penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut.
“Kami minta perwakilan saja, nanti difasilitasi Pemda Morotai,”tutup Umar.(ul/red).
