KPK Datangi Pemda Halmahera Barat, Ini yang Dilakukan

Bupati Halmahera Barat, James Uang saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan KPK RI, Jumat (25/4/2022).

Jailolo, beritadetik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Monitoring Center For Prevention (MCP) dan Sosialisasi MCP Tahun 2022 di lingkungan Pemda Halmahera Barat, Jumat (25/3/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Baikole, Kantor Bupati Halbar, dihadiri Bupati Halbar James Uang, Inspektorat, pimpinan OPD. Sementara dari KPK, hadir Kepala Satgas Pencegahan Dit Korsup Wilayah V (lima) Dian Patria dan rombongan.

Bupati Halmahera Barat James Uang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang digelar oleh KPK di Halbar saat ini sebagai upaya memperkuat aparatur di Pemda agar bekerja sesuai koridor dan peraturan yang belaku.

Bacaan Lainnya

“Dengan kegiatan ini, saya berharap agar semua OPD di Halbar dapat bekerja dengan baik, serta menjalankan tugas secara profesional sehingga terbebas dari penyimpangan atau korupsi,”imbuhnya.

Ia juga berharap para OPD bisa profesional dalam mengemban tanggung jawab, agar Kabupaten Halbar terbebas dari tindakan korupsi.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada KPK RI yang sudah menyempatkan diri lakukan rapat koordinasi dan sosialisasi MCP di Kabupaten Halbar saat ini,”ucap James.

Koordinator tim KPK, Ardiansyah menyampaikan, Pemkab Halmahera Barat di bawah kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhamad dalam penyusunan dan atau pelaporan LHKPN 100 persen.

“Alhamdulillah, untuk Halbar trendnya naik, menyusul dengan tercapainya LHKPN 100 persen, dan berada pada posisi pertama. Saya harap ini bisa dipertahankan,”ucap Ardiansyah

Sembari meminta para OPD di wilayah Halbar agar selalu membangun kerja sama serta intens berkordinasi dengan Inspektorat setempat, agar dalam pemerintahan ini berjalan dengan arah yang tertata serta bersih dari korupsi, dan profesional.

Dalam kegiatan ini, KPK telah fokus melakukan sosialisasi mengenai  perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, tata kelola keuangan desa, optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.

“KPK berharap dukungan atau kerja sama OPD di lingkup Pemkab Halbar sehingga kedepan pencapaian MCP di Halbar lebih baik lagi,”pungkasnya.(bix/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *